Pemerintah Gelontorkan Subsidi Triliunan Rupiah. Mengapa Aksi ‘Garong’ BBM Solar Subsidi di Sulsel tak Terhenti Oleh Hukum?
Oleh: Zulkifli M
Subsidi BBM Solar yang digelontorkan pemerintah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2023 hingga 2025, miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikucurkan demi memastikan masyarakat mendapatkan akses BBM dengan harga terjangkau.
Namun, ironisnya, dana subsidi yang seharusnya meringankan beban rakyat justru ikut “digarong” oleh mafia yang memperjualbelikan BBM bersubsidi secara ilegal.
Di berbagai daerah, kejahatan penyalahgunaan BBM Solar subsidi marak terjadi.
Di Sulawesi Selatan, misalnya, praktik ilegal ini seolah menjadi tontonan aparat penegak hukum (APH) yang memilih diam.
Padahal, di balik aksi mafia BBM ini tersembunyi jaringan yang rapi dan sistematis, mulai dari pengepul hingga penyalur industri besar yang seharusnya tidak berhak menerima BBM bersubsidi.
Para pelaku biasanya membeli BBM Solar subsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tertentu yang telah berkoordinasi dengan kaki tangan mereka.
Kelompok yang dikenal sebagai pelangsir ini bertugas mengumpulkan BBM dalam jumlah besar untuk kemudian disalurkan ke industri pabrik, tambang, hingga kapal-kapal komersial.
Taktik yang digunakan pun semakin canggih. Dengan berbagai modus operandi, mafia BBM Solar subsidi mampu menampung bahan bakar dalam jumlah ton-tonan sebelum akhirnya dijual ke pihak yang bersedia membayar lebih tinggi dibanding harga subsidi.
Keuntungan besar ini tentu tak sebanding dengan kerugian negara dan hak masyarakat yang seharusnya menikmati harga BBM yang lebih murah.
Di beberapa daerah lain di Indonesia, aparat kepolisian telah menunjukkan taringnya dalam memberantas mafia BBM subsidi.
Berbagai kasus besar berhasil diungkap, dengan tersangka yang dijerat serta barang bukti dalam jumlah fantastis.
Namun, sayangnya, di Sulawesi Selatan, penindakan terhadap kejahatan ini seakan berjalan di tempat.
Publik tentu bertanya-tanya, mengapa hingga kini jaringan mafia BBM Solar subsidi di Sulsel masih bebas beroperasi? Apakah ada pembiaran? Ataukah justru ada oknum tertentu yang turut menikmati aliran keuntungan dari praktik ilegal ini?
Jika dibiarkan terus, bukan tidak mungkin Sulsel akan menjadi surga bagi para mafia BBM subsidi.
Padahal, pemerintah telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran.
Subsidi sebesar Rp5.150 per liter diberikan agar harga jual solar di masyarakat tetap terjangkau, yakni Rp6.800 per liter, jauh di bawah harga keekonomian yang seharusnya Rp11.950 per liter.
Namun, selama mafia masih merajalela, subsidi ini hanya akan menguntungkan mereka para penjahat ataupun pelaku penyalahgunaan subsidi BBM Solar.
Dana subsidi BBM, termasuk solar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sepanjang tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk solar mencapai Rp89,7 triliun, yang disalurkan untuk lebih dari 4 juta kendaraan di seluruh Indonesia.
Hingga akhir November 2024, pemerintah telah membayarkan dana kompensasi BBM kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp111,43 triliun, termasuk pajak. Dana ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran solar subsidi dan Pertalite untuk periode kuartal IV/2023 hingga kuartal II/2024.
Pada tahun 2023, penyaluran solar subsidi mencapai 17,46 juta kiloliter, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 17 juta kiloliter. Peningkatan konsumsi ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19.
Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan kuota penyaluran BBM subsidi untuk solar sebesar 17,3 juta kiloliter, sementara Pertalite sebesar 31,1 juta kiloliter.
Dengan demikian, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa subsidi BBM, khususnya solar, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.
Diakui, penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, merupakan masalah serius di Indonesia.
Beberapa kasus penyelewengan telah terungkap, seperti di Kalimantan Barat pada tahun 2022, di mana 24 orang ditangkap dengan barang bukti 54.180 liter solar bersubsidi yang diselewengkan.
Pada tahun 2023, di Jawa Timur, sebanyak 45,5 ton solar subsidi berhasil diamankan dengan 27 orang tersangka yang diduga melakukan penyelewengan. Selain itu, Pertamina mencatat 38 kasus penyelewengan BBM bersubsidi sepanjang tahun 2022.
Namun, data mengenai persentase total solar subsidi yang diselewengkan oleh mafia BBM secara nasional belum pernah dipaparkan ke publik.
Penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi agar subsidi tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang berhak.
