Aparat penegak hukum di daerah, khususnya di wilayah-wilayah rawan penyalahgunaan BBM subsidi seperti Sulsel, seharusnya merasa malu melihat keberhasilan Bareskrim Polri mengungkap sindikat penyelundupan solar bersubsidi senilai Rp 84,5 miliar.
Oleh: Zulkifli Malik
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri kembali membuktikan kapasitasnya sebagai garda terdepan dalam perang melawan kejahatan yang merugikan negara.
Dalam pengungkapan terbaru, aparat berhasil membongkar penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi senilai Rp 84,5 miliar. Sebuah angka mencengangkan yang menjadi alarm keras akan masifnya sindikat mafia migas yang sudah terlalu lama bermain di ruang gelap distribusi energi negeri ini.
Temuan modus operandi yang digunakan memperlihatkan betapa terstruktur dan rapi jaringan ini bekerja. Mereka memanfaatkan celah sistem digital MyPertamina dengan penggunaan barcode ganda lalu menyalurkan BBM subsidi ke gudang gelap untuk kemudian dijual ke industri non-subsidi dengan keuntungan selisih harga yang luar biasa besar.
Praktek culas ini jelas bukan kerja segelintir orang, tetapi konspirasi sistematis dengan aktor-aktor kuat di belakang layar.
Yang mengejutkan, pengungkapan ini tak hanya menyasar wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, tapi juga menyeret dugaan keterlibatan jaringan serupa di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).
Nah, berbagai laporan masyarakat menunjukkan pola yang mirip di sejumlah kabupaten di Sulsel, solar subsidi hilang dari SPBU, tetapi mudah ditemukan di pasar gelap.
Ironisnya, aktivitas ilegal ini berlangsung tanpa hambatan seolah ada pembiaran atau bahkan perlindungan dari oknum tertentu.
Harapan masyarakat Sulsel kini tertuju pada Bareskrim Polri. Mereka meminta agar keberhasilan di Jawa bukanlah akhir, melainkan awal dari pembongkaran besar-besaran di seluruh Indonesia, termasuk Sulsel.
Kepercayaan publik sangat bergantung pada keseriusan aparat menelusuri jejak mafia migas hingga ke akar, termasuk para pelindungnya yang mungkin berasal dari kalangan berpengaruh, baik sipil, politikus, atau aparat sendiri.
Angka kerugian negara sebesar Rp 84,5 miliar bukan hanya catatan kriminal, tapi juga data hukum yang kuat untuk memulai penelusuran yang mendalam.
Dengan dukungan intelijen, penyadapan, audit sistem MyPertamina, hingga investigasi aliran dana, Bareskrim memiliki landasan kokoh untuk mengejar hingga ke hulu dan hilir praktik jahat ini.
Dan jika ditelusuri secara menyeluruh, terbuka kemungkinan sindikat ini menjelma menjadi jaringan nasional yang tak kalah besar dari kartel narkoba atau korupsi.
Keberhasilan penindakan ini juga menjadi indikator penting dalam membangun kembali kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Ketika publik menyaksikan bagaimana mafia BBM disikat habis tanpa pandang bulu, harapan akan supremasi hukum kembali menyala.
Inilah momentum langka yang harus dijaga dan dikawal agar tidak berhenti sebagai pencitraan belaka.
Kesuksesan Polres Sinjai mengamankan sejumlah mobil pick up yang memuat ratusan jerigen solar subsidi dari Bulukumba ynahnkaan didistribusikan ke Sulteng, diharap tak hanya menjadi obat luka publik di wilayah ini. Tentunya wajib tegakkan hukum, jika terbukti.
Namun begitu, tak bisa dipungkiri bahwa publik masih menyimpan kecurigaan adanya pihak-pihak yang selama ini melindungi aktor utama dalam sindikat ini.
Banyak di antara mereka tetap bebas, seolah tak tersentuh, dan justru hidup dalam kemewahan. Kesan bahwa ada “tokoh besar” yang kebal hukum makin menguat jika tidak ada langkah nyata untuk menangkap dalangnya, bukan hanya kaki tangannya.
Oleh karena itu, Sulsel mendesak agar dibentuk Tim Investigasi Khusus dari Bareskrim yang fokus menyisir wilayah-wilayah rawan penyelundupan BBM subsidi di daerah mereka. Karena selama ini belum ada pihak penegak hukum yang bisa dipercaya!
Sepatutnya, fibutuhkan operasi besar-besaran yang tidak hanya mengandalkan patroli atau sidak SPBU, tetapi juga mengandalkan intelijen, audit distribusi, pemeriksaan keuangan, dan penelusuran jaringan komunikasi pelaku. Tanpa ini, penindakan hanya menyentuh permukaan.
Kolaborasi lintas instansi menjadi elemen penting dalam pembongkaran besar-besaran ini. Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah daerah, bahkan media lokal harus terlibat secara aktif.
Keberhasilan di Tuban dan Karawang bahkan di Kolaka Sultra beberapa waktu lalu, bisa dijadikan model aksi serupa di Sulsel. Transparansi dalam proses hukum juga penting untuk menekan intervensi politik dan memastikan bahwa semua pelaku, tanpa kecuali, mendapat ganjaran setimpal.
Jangan lupakan dampak sosial-ekonomi dari kejahatan ini. Ratusan miliar rupiah yang seharusnya mengalir kepada nelayan, petani, transportasi umum, dan rakyat kecil, justru dinikmati oleh para mafia. Ini bukan sekadar pencurian BBM, tapi pengkhianatan terhadap negara dan rakyat.
Toh, setiap liter solar yang diselewengkan, berarti satu keluarga yang kehilangan haknya atas subsidi.
Langkah Bareskrim Polri membongkar skandal ini harus dipandang sebagai awal dari pertarungan panjang melawan kartel BBM subsidi.
Rakyat Sulsel, dan Indonesia secara umum, menuntut konsistensi dan keberanian untuk tidak berhenti pada pelaku lapangan. Yang utama adalah membongkar siapa yang melindungi mereka dari balik meja kekuasaan.
Jika aparat berani menelusuri aliran dana, memeriksa keterlibatan elite, dan tidak tunduk pada tekanan politik, maka harapan untuk menumpas mafia migas bisa menjadi nyata.
Namun jika tidak, maka publik berhak percaya bahwa keberhasilan ini hanya bagian dari drama sesaat, dan sindikat akan kembali tumbuh subur di bawah selimut pembiaran dan ketakutan hukum yang separuh hati. (Bersambung)
