Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengkritik keras penegakan hukum dalam mengatasi praktik mafia BBM solar subsidi yang masih marak terjadi.
Oleh: Zulkifli Malik
Dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI Dengan direksi Pertamina belum lama ini, Ia menyoroti fakta bahwa peningkatan kuota BBM subsidi dan pemblokiran nomor polisi tidak efektif tanpa penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku mafia,
Ia menegaskan perlunya satgas khusus yang melibatkan berbagai pihak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas mafia BBM subsidi secara menyeluruh, dengan pendekatan hukum yang represif dan tanpa pandang bulu terhadap backing mafia.
Selain di sejumlah wilayah di Indonesia, praktik mafia BBM solar subsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih saja berada di level tren mengkhawatirkan yang menggambarkan ataupun seolah mengisyaratkan kegagalan sistemik aparat penegak hukum dalam menindak pelaku secara efektif.
Meski nilai subsidi BBM solar di Sulsel mencapai sekitar Rp 1,19 triliun untuk tahun 2025, indikasi penyalahgunaan dan penimbunan solar bersubsidi kerap terjadi dengan skala besar, di mana truk tangki dan mobil probadi dimodifikasi dan jalur distribusi ilegal tersebar luas.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius akan komitmen dan kemampuan aparat dalam memberantas kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan rakyat luas ini.
Penanganan kasus mafia solar subsidi di Sulsel selama ini seakan lemah dan sporadis.
Dari sejumlah operasi, aparat hukum belum mampu menyentuh ujung jaringan yang berlapis, mulai dari sopir, penyalur, hingga oknum korporasi dan kontraktor tambang yang diduga menjadi pelindung kejahatan ini.
Bahkan sejumlah laporan menyebutkan adanya indikasi kolusi dan “main mata” antara aparat dengan pelaku mafia sehingga penegakan hukum tidak maksimal dan praktik ilegal semakin merajalela.
Dari data terkini mengungkapkan, bahwa di beberapa wilayah di Sulsel, seperti Makassar dan sekitarnya, beberapa SPBU diduga menjadi bagian dari jaringan mafia yang mempermainkan distribusi BBM subsidi, meski di batas kuota BBM Sulsel dan Makassar terbatas
Dugaan kolaborasi jahat antara pengelola SPBU dan mafia BBM ilegal makin memperparah kondisi, mengakibatkan antrean panjang dan pasokan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Satgas yang telah dibentuk sejauh ini seakan belum memperlihatkan kinerja yang signifikan untuk menghentikan praktik tersebut.
Kegagalan aparat untuk bertindak tegas dan cepat terhadap mafia solar subsidi ini menimbulkan keresahan luas di masyarakat.
Nah, demonstrasi dan tuntutan agar Kapolda Sulsel bersikap tegas seringkali tak berbuah langkah nyata yang signifikan. Keberadaan mafia yang memiliki backing oknum tertentu membuat penindakan hukum terkesan selektif dan hanya menyasar level bawah saja, tanpa menyentuh aspek struktural dan pelaku utama di balik layar.
Kompleksitas masalah juga tergambar dari keterlibatan aktor di sektor pertambangan dan kontraktor sebagai pintu masuk distribusi ilegal yang selama ini luput dari pengawasan ketat.
Ini sekaligus mengindikasikan bahwa mafia BBM subsidi bukanlah pelaku individu, tetapi jaringan kejahatan terorganisir yang membutuhkan penanganan menyeluruh yang melibatkan audit dan investigasi lintas lembaga.
Namun, berbagai audit forensik dan investigasi yang diusulkan masih belum berjalan optimal. Satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk menangani mafia BBM subsidi di Sulsel banyak dinilai tidak efektif.
Kinerja mereka yang belum menampakkan hasil nyata menjadi bukti kegagalan pendekatan yang ada, yang cenderung reaktif dan kurang didukung teknologi pengawasan modern.
Pemblokiran nomor polisi pelaku saja dinilai tidak cukup, tanpa adanya penegakan hukum represif yang benar-benar menyasar semua tingkat jaringan mafia.
Dari sisi hukum, meski ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan denda puluhan miliar sudah diatur, penerapannya di lapangan belum optimal.
Aparat penegak hukum seakan enggan menindak secara tuntas, diduga karena faktor tekanan dan intervensi dari oknum yang punya kepentingan.
Akibatnya, alur distribusi ilegal tetap berjalan dan membebani anggaran negara sekaligus menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat yang berhak atas subsidi BBM.
Seluruh pihak harus menyadari bahwa mafia BBM subsidi di Sulsel bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan moral dan tata kelola pemerintahan.
Jika aparat dan penegak hukum tidak segera menunjukkan keberpihakan pada penegakan hukum tanpa kompromi, maka reputasi reformasi penegakan hukum di Sulsel dan nasional akan semakin tertodong kritik keras dari publik.
Dengan kondisi seperti saat ini, penegakan hukum terhadap mafia BBM solar subsidi di Sulsel memerlukan reformasi total dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan aparat pengawas lain.
Hanya dengan tindakan tegas, transparan, dan berkelanjutan yang melibatkan penangkapan pelaku utama, pembongkaran jaringan mafia, dan perbaikan sistem distribusi, Indonesia dapat menuntaskan ancaman kerugian besar akibat kejahatan mafia BBM subsidi. (Bersambung)
