MAKASSAR– Gelombang penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian menderu di Sulawesi Selatan.
Puncaknya, sekelompok mahasiswa Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) yang belum resmi dilantik langsung tancap gas menggelar aksi unjuk rasa sengit, Selasa (13/1/2026) dini hari.
Aksi damai berlangsung di pertigaan Jalan AP Pettarani–Letjen Hertasning, Kota Makassar, tepat pukul 01.00 Wita. Massa memblokade ruas jalan dengan spanduk provokatif bertuliskan “Wacana Pilkada Melalui DPRD: Pengkhianatan terhadap Rakyat”, memicu kemacetan lalu lintas parah.
Mereka tak hanya berorasi, tapi juga membakar ban bekas di aspal dan menyandera mobil tronton sebagai mimbar orasi dadakan.Dua tuntutan keras GAM menjadi sorotan, mendesak partai politik menghentikan pembahasan Pilkada melalui DPRD, serta meminta Presiden Republik Indonesia tegas mendukung Pilkada langsung dan membabat habis wacana itu sebagai pengkhianatan telak terhadap kedaulatan rakyat.
“Selama 21 tahun masyarakat telah dilibatkan secara langsung dalam memilih kepala daerah. Jika hari ini sistem tersebut dianggap pemborosan anggaran, maka yang harus dibenahi bukan mekanismenya, melainkan tata kelola dan komitmen politik dalam penyelenggaraannya,” tegas Fajar.
Ia menekankan peran krusial Presiden, apalagi partai pengusung wacana ini bagian dari koalisi pemerintah.
“Presiden memiliki peran kunci. Publik tidak membutuhkan penguasa yang merasa paling tahu, tetapi pemimpin yang mau mendengar suara rakyat,” ujarnya.
Fajar Wasis menegaskan, selama konstitusi berdiri tegak dan demokrasi jadi fondasi negara, hak rakyat memilih pemimpin langsung tak boleh direnggut.Padahal, kepengurusan GAM periode 2025–2027 di bawah Fajar belum dilantik resmi. Tapi itu tak menyurutkan langkah mereka.
“Belum dilantik bukan alasan untuk diam. GAM akan selalu hadir dan bersuara kapan pun ketika kepentingan rakyat dan demokrasi terancam,” tutup Fajar. (*)
