Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukan penyelesaian krisis, melainkan perpindahan medan pertarungan politik. Prabowo Subianto kini berdiri di garis depan ujian legitimasi.
Oleh: Zulkifli Malik
Mundurnya Gibran merupakan warna dari peristiwa politik dengan bobot struktural, tak sebatas pergantian personal dalam struktur eksekutif.
Keputusan tersebut menandai melemahnya salah satu poros kekuasaan paling berpengaruh pasca Pemilu 2024, yaitu aliansi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Dalam kerangka analisis publik, peristiwa ini menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak dapat dipertahankan hanya melalui kontrol institusional, koalisi parlemen, atau dukungan elite, melainkan juga memerlukan kepatuhan terhadap standar hukum dan penerimaan publik.
Jika menelisik latar belakang krisis yang Kana menghantui, krisis Gibran berakar pada polemik dokumen penyetaraan pendidikannya sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang setara dengan pendidikan menengah atas. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026,
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran sebagai dokumen administratif pencalonan.
Dua putusan tersebut mengubah persoalan administratif menjadi krisis legitimasi politik yang serius.
Persoalan tidak lagi berhenti pada keabsahan dokumen, tetapi meluas ke pertanyaan mengenai integritas proses pencalonan, kesetaraan hukum, dan batas toleransi negara terhadap pengecualian bagi elite politik.
Ketika institusi peradilan menarik dasar legalitas pencalonan, tekanan terhadap Gibran tidak lagi dapat dikelola hanya melalui komunikasi politik atau pertahanan formal dari pemerintah.
Melihat kembali desakan publik mulai menguat ketika kelompok Komando Pejuang Merah Putih mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada 28 Oktober 2026.
Kelompok tersebut meminta Jokowi membujuk Gibran untuk mundur agar tidak harus menghadapi proses pemakzulan. Desakan ini penting karena menunjukkan pergeseran sasaran kritik, bukan hanya Gibran yang diuji, melainkan juga Jokowi sebagai figur politik yang paling menentukan dalam membangun karier politik putranya.
Tekanan tersebut kemudian bergerak ke ranah kelembagaan. Pada 11 November 2026, sekitar 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Fraksi PDI Perjuangan dilaporkan mengerahkan seluruh 110 anggotanya untuk mendukung langkah konstitusional tersebut.
Usul ini belum setara dengan pemakzulan, tetapi menandai bahwa krisis telah memasuki mekanisme politik formal dan tidak lagi dapat dikendalikan sepenuhnya oleh lingkaran dalam pemerintahan.
Jika menelisik posisi Jokowi tampak respons bersifat terkendali dan strategis. Ia menyatakan bahwa dinamika politik dalam jabatan adalah hal yang wajar, sekaligus mengatakan telah berpesan kepada Gibran bahwa jabatan bersifat sementara.
Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi konflik, menjaga citra keluarga, dan mencegah krisis Gibran berubah menjadi perlawanan terbuka terhadap pemerintahan Prabowo.
Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya program yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia tidak menjelaskan langkah politik Gibran setelah pengunduran diri dan mengaku belum mengetahui rencana putranya karena keputusan tersebut belum resmi.
Wah, dalam konteks politik, sikap ini menunjukkan Jokowi memilih peran sebagai penjaga stabilitas dan pelindung pengaruh jangka panjang, bukan sebagai pihak yang memaksakan pertahanan jabatan Gibran secara frontal.
Dari kronologis Mundurnya Gibran dari tahta Wakil Presiden Indonesia. Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri.
Satu hari kemudian, tekanan di DPR menguat melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota dewan. Puncaknya, pada 12 November 2026, Gibran mendatangi kompleks Parlemen di Senayan untuk menyerahkan surat pengunduran diri resmi kepada pimpinan MPR.
Kronologi tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri Gibran kemungkinan besar merupakan keputusan politik preventif. Dengan mundur sebelum proses pemakzulan berjalan penuh, Gibran dapat mengurangi risiko pelembagaan sanksi politik.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo memperoleh ruang untuk menutup krisis tanpa harus terjebak dalam pertarungan konstitusional yang berkepanjangan dan berpotensi merusak legitimasi pemerintahan.
Apa dampak bagi Prabowo? Bagi Prabowo, mundurnya Gibran berpotensi memberikan keuntungan politik jangka pendek. Isu Gibran selama ini menyerap energi kritik dari masyarakat sipil dan sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan, PKS, dan Demokrat.
Dengan berakhirnya kehadiran Gibran di pemerintahan, pemerintah dapat mengurangi beban politik yang paling merusak legitimasinya, meskipun kritik publik kemungkinan akan bergeser lebih langsung kepada Prabowo.
Pengamat politik Arifki Chaniago, seperti yang dilansir kompas.com 12 November 2026 menilai Prabowo berpotensi memperoleh ruang konsolidasi yang lebih leluasa setelah Gibran tidak lagi menjabat.
Namun, ruang tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kondisi aman. Justru karena figur Gibran telah keluar dari panggung politik, masyarakat dan oposisi dapat mulai menguji kinerja, kebijakan ekonomi, demokrasi, serta arah politik pemerintahan Prabowo secara lebih langsung dan tajam.
Bagaimana dampak bagi Jokowi? Bagi Jokowi, mundurnya Gibran merupakan kerugian politik yang signifikan, tetapi sekaligus dapat menjadi strategi pembatasan kerusakan. Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden selama ini menjadi simbol keberlanjutan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan.
Kehilangan posisi tersebut berarti jaringan politik keluarga Solo kehilangan akses langsung terhadap kekuasaan eksekutif.
Namun, Jokowi masih memiliki modal politik berupa simpati publik dan jaringan elite yang tidak seluruhnya bergantung pada Gibran.
Seperti ungkapan Pengamat Charta Politika, Yunarto Wijaya yang dilansir di kompas.com tanggal 11 November 2026, menilai kubu Jokowi berpotensi membangun kekuatan dari simpati publik meskipun sebagian elite politik mulai menjauh.
Artinya, Jokowi dapat beralih dari kekuasaan formal menjadi kekuatan pengaruh di luar pemerintahan, terutama melalui basis sosial dan jejaring politik daerah.
Demikian saat menilik peta politik Pasca-Gibran mundur, kondisi politik Indonesia kemungkinan akan memasuki fase konsolidasi kekuasaan Prabowo yang lebih sentral.
Koalisi pemerintah tetap memiliki posisi dominan di DPR dan menurut analisis Djayadi Hanan, koalisi presiden terdiri atas tujuh partai dengan dukungan sekitar 81 hingga 82 persen kursi.
Karena Gibran tidak memiliki partai politik sendiri di DPR dan Jokowi juga tidak memiliki partai pendukung di parlemen, mundurnya Gibran kemungkinan tidak langsung mengubah keseimbangan kursi di DPR.
Meski demikian, stabilitas formal tidak selalu berarti stabilitas politik substantif. Retaknya relasi Prabowo–Jokowi dapat membuka ruang bagi terbentuknya poros penyeimbang baru di luar pemerintahan, terutama bila kelompok masyarakat sipil, partai oposisi, dan tokoh politik yang sebelumnya dekat dengan Jokowi mulai bergerak bersama.
Dalam situasi tersebut, oposisi tidak harus menguasai mayoritas DPR untuk dapat menekan pemerintahan melalui isu legitimasi, mobilisasi publik, dan kontrol terhadap kebijakan.
Juga ketika menganalisis resiko politik ke depan, risiko utama kemungkinan besar pasca Gibran mundur adalah munculnya krisis legitimasi baru yang lebih langsung ditujukan kepada Prabowo.
Jika pemerintahan gagal menunjukkan hasil nyata dalam urusan ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan kepercayaan terhadap lembaga negara, penghapusan figur Gibran tidak akan cukup untuk memulihkan legitimasi politik.
Sebaliknya, kritik dapat berubah menjadi tuntutan akuntabilitas yang lebih luas terhadap Presiden dan koalisi pemerintah.
Risiko kedua adalah fragmentasi elite. Selama ini kekuasaan bertumpu pada koalisi besar dan akomodasi antar-elite. Jika keretakan Prabowo-Jokowi meluas, elite politik dapat terbelah menjadi kelompok yang mendukung stabilitas pemerintahan dan kelompok yang mencari posisi baru melalui kritik terhadap pemerintah.
Dalam kondisi seperti itu, dinamika politik Indonesia akan lebih ditentukan oleh negosiasi elite, bukan semata-mata oleh mekanisme pemilu atau kekuatan partai.
Toh, secara keseluruhan, mundurnya Gibran dari wakil presiden merupakan gejala keruntuhan sebagian dari struktur politik yang dibangun menjelang Pemilu 2024.
Ia menunjukkan bahwa dukungan elite dan legitimasi publik tidak dapat dipertahankan hanya melalui kontrol institusi, melainkan juga membutuhkan kredibilitas hukum dan penerimaan sosial.
Jokowi tampak memilih menyelamatkan pengaruh jangka panjangnya dengan tidak memaksakan pertahanan jabatan Gibran, sementara Prabowo berpotensi memperkuat posisinya sebagai pusat kekuasaan tunggal dalam pemerintahan.
Indonesia pasca Gibran kemungkinan akan menghadapi pemerintahan Prabowo yang lebih kuat secara institusional, tetapi juga lebih rentan terhadap kritik langsung.
Jika Prabowo mampu mengubah ruang politik yang terbuka menjadi momentum konsolidasi melalui kebijakan yang dirasakan masyarakat, pemerintahannya dapat bertahan stabil.
Namun, bila persoalan legitimasi, ketimpangan ekonomi, dan kepercayaan publik tidak segera ditangani, mundurnya Gibran hanya akan memindahkan pusat krisis dari wakil presiden kepada presiden.
Penulis adalah Jurnalis IndotimNews
