MAKASSAR– Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum BULOG terus memperkuat upaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras di berbagai wilayah Indonesia.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyaluran dan pemantauan langsung di Kabupaten Bone serta Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perlindungan sosial sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.
Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah mengalokasikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Program ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan akses pangan yang merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Penguatan sinergi antara Bapanas dan BULOG tercermin melalui keterlibatan langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, dalam penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone. Pada hari yang sama, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan pemantauan penyaluran di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat (13/11).
Di Kota Makassar, kegiatan penyaluran menjangkau sekitar 1.600 keluarga penerima manfaat. Kehadiran langsung jajaran pimpinan Bapanas dan BULOG menjadi bentuk pengawasan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak, sesuai data penerima yang ditetapkan pemerintah.
Kolaborasi ini menegaskan kesinambungan peran Bapanas sebagai pengarah kebijakan pangan dan BULOG sebagai pelaksana penyaluran di lapangan.
Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Sementara, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., menegaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan kekuatan cadangan pangan nasional untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
Menurutnya, kondisi stok beras nasional yang kuat menjadi modal penting dalam menjalankan berbagai intervensi pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik global.
“Beras harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini siaga waspada, namun Indonesia insya Allah aman. Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya,” ujar Amran.
Amran menekankan bahwa besarnya cakupan bantuan pangan merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai sekitar 4,5 juta ton pada November 2026, pemerintah memiliki landasan pasokan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan penyaluran bantuan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
“Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat. Beliau ingin 33,24 juta keluarga yang memang membutuhkan bantalan ekonomi menjadi prioritas pemerintah, agar setiap bulan kebutuhan berasnya dapat terpenuhi,” ujar Amran.
Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan kesiapan BULOG dalam menjalankan amanah pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan secara optimal.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari volume beras yang disalurkan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Harapannya, bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat yang betul-betul ekonominya sangat lemah,” ujar Rizal.
Rizal menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan juga berperan strategis dalam menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan beras di masyarakat.
Dengan cakupan penerima yang besar, program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung stabilitas harga beras, khususnya di pasar tradisional dan wilayah perdesaan.
“Kalau nanti tidak ada bantuan pangan, harga akan naik terus. Dengan adanya bantuan pangan yang jumlahnya cukup besar, otomatis ini mampu menstabilkan harga-harga, khususnya beras,” jelas Rizal.
Ia menegaskan bahwa BULOG akan terus menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan ketepatan sasaran berdasarkan data penerima yang ditetapkan pemerintah. BULOG juga memastikan pengawasan mutu beras yang disalurkan, termasuk menindaklanjuti laporan mengenai beras yang rusak atau tidak layak konsumsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sinergi antara pemerintah, Bapanas, dan Perum BULOG menjadi fondasi penting dalam memperkuat pelaksanaan program bantuan pangan secara nasional.
Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemanfaatan jaringan pergudangan dan distribusi BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, penyaluran bantuan terus dioptimalkan agar berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketersediaan stok beras pemerintah yang kuat menjadi modal strategis untuk memastikan bantuan pangan dapat terus disalurkan.
Langkah ini sekaligus mendukung antisipasi pemerintah terhadap potensi gangguan produksi, perubahan iklim, serta peningkatan kebutuhan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Melalui penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone dan Kota Makassar, pemerintah bersama Bapanas dan Perum BULOG menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang besarnya cadangan beras yang dimiliki negara, tetapi juga tentang kemampuan menghadirkan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai operator pangan pemerintah, BULOG berkomitmen terus memperkuat kualitas pelayanan, mempercepat distribusi, dan menjaga integritas pelaksanaan setiap penugasan.
Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkokoh perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kekuatan stok pangan nasional memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan. (*)

