MAKASSAR– – Suasana di pertigaan Jalan Alauddin–Pettarani, Kota Makassar, pada Rabu siang mendadak dipenuhi massa. Ratusan orang dari Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menentang kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
SELASA (10/9), sejak pukul 10.00 WITA, massa sudah berkumpul sambil membentangkan spanduk besar bertuliskan “Makassar Bergerak Gulingkan Prabowo–Gibran.” Secara bergantian mereka menyampaikan orasi politik, menyoroti berbagai persoalan yang menurut mereka diabaikan pemerintah.
Jenderal lapangan aksi, Denry, menegaskan bahwa langkah turun ke jalan kali ini merupakan bentuk konsistensi dalam mengawal tuntutan rakyat. “Kami secara tegas mendesak pemerintah dan DPR RI agar segera menindaklanjuti tuntutan rakyat yang hingga kini belum dipenuhi,” ucapnya lantang melalui pengeras suara.
Selain menyuarakan persoalan kebijakan, massa KERAMAT juga menyoroti tindakan aparat kepolisian. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Sulsel, dan Kapolrestabes Makassar agar segera membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap dalam demonstrasi pada 28–29 Agustus 2025.
“Bebaskan kawan-kawan kami yang masih ditahan, dan adili aparat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi,” tegas Denry, disambut sorak dukungan peserta aksi.
Dalam orasi-orasinya, aliansi ini juga menyampaikan daftar panjang tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan PBB, penolakan RKUHP, hingga desakan pengesahan UU Masyarakat Adat. Mereka juga menolak proyek strategis nasional, menuntut pendidikan serta kesehatan gratis, dan mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Tercatat ada 22 butir tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Di antaranya: menolak utang luar negeri, menolak gelar pahlawan untuk Soeharto, mendesak pencabutan UU TNI serta RUU Polri, menolak penggusuran Bara-baraya, menghentikan perampasan tanah oleh perusahaan negara, hingga mendesak pembentukan tim pencari fakta independen untuk menelusuri berbagai kasus pelanggaran hak rakyat.
Situasi aksi terpantau cukup tegang, namun masih terkendali. Kepolisian tampak melakukan pengawalan ketat di sekitar lokasi untuk mengantisipasi bentrokan maupun kemacetan lalu lintas.
Bagi Aliansi KERAMAT, aksi ini disebut bukan yang terakhir. Mereka berjanji akan terus turun ke jalan hingga seluruh tuntutan rakyat benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPR RI.
