MAKASSAR, 25 Juli 2025 — Suara lantang dan kibaran spanduk menyemarakkan halaman depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Puluhan aktivis dari Asosiasi Pergerakan Independen turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa menuntut penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal Galian C yang disebut semakin menggila di Kabupaten Jeneponto.
Dipimpin oleh Jenderal Lapangan Sugianto dan orator utama Sadam Husein, massa membawa berbagai poster kecaman terhadap lemahnya pengawasan tambang tak berizin yang ditengarai beroperasi bebas di Desa Balumbungan dan Ta’binjai, Kecamatan Bontoramba.
Dalam orasinya, para aktivis menilai keberadaan tambang liar tersebut bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga mengancam lingkungan hidup dan membuka potensi konflik agraria di tingkat lokal. Mereka mendesak aparat penegak hukum tak lagi bersikap pasif.
“Kami melihat pola pembiaran yang terjadi terus-menerus, bahkan terkesan dibiarkan tumbuh subur tanpa hambatan hukum. Ini bentuk kegagalan aparat dalam menegakkan aturan,” tegas Sadam Husein dalam orasinya yang disambut pekikan solidaritas dari peserta aksi.
Aksi damai ini membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulsel untuk segera turun langsung melakukan audit lapangan dan penertiban seluruh aktivitas tambang Galian C, baik dari aspek legalitas perizinan maupun standar teknis operasional.
Kedua, para demonstran menuntut Kapolda Sulsel segera mengevaluasi hingga mencopot Kapolres Jeneponto, yang dinilai gagal menangani maraknya tambang ilegal di wilayah hukumnya.
“Jika tidak ada keberanian dari kepolisian untuk menindak tambang liar ini, maka jangan salahkan masyarakat jika mereka mengambil sikap perlawanan sendiri,” ujar Sugianto menambahkan.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan. Meski berlangsung damai, gelombang desakan yang disuarakan massa cukup menggema hingga menarik perhatian sejumlah pengendara dan pegawai di lingkungan Mapolda.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Sulsel belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh Asosiasi Pergerakan Independen. Namun para aktivis berjanji, jika tidak ada respon konkret dalam waktu dekat, mereka akan melanjutkan gerakan ini hingga ke Kantor Gubernur dan Kementerian ESDM di Jakarta.
“Kami tidak datang membawa kepentingan politik, tapi suara rakyat yang tak ingin tanahnya dirusak tanpa ampun oleh kepentingan tambang ilegal,” tutup Sadam Husein
