Empat tersangka penyadapan, nol tersangka makar hingga kini. Akankah bukti terkuak ke publik, atau penyidikan berhenti pada dugaan atau mampu membongkar dalang sesungguhnya?
Oleh: Zulkifli Malik
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah berkembang menjadi penyidikan dugaan makar.
Namun, perlu ditegaskan bahwa hingga 21 November 2026 Bareskrim Polri belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka dalam perkara makar tersebut.
Oleh karena itu, menyebut nama tertentu sebagai “bakal tersangka makar” secara pasti belum dapat dibenarkan secara hukum, sebab penetapan tersangka menuntut adanya alat bukti yang cukup dan proses penyidikan yang sah.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Keempat nama ini paling sering disebut dalam pemberitaan, tetapi status hukum mereka saat ini adalah tersangka penyadapan, bukan tersangka makar.
Dari keempat nama tersebut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menempati posisi yang paling menonjol secara politis dan kelembagaan.
Ia merupakan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan, sehingga keterlibatannya dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan institusi kepolisian serta hubungan antara aparat keamanan dan kekuasaan eksekutif.
Juga, Irjen Ahrie Sonta Nasution, selaku Kadiv Hukum Polri, juga menjadi figur penting dalam kasus ini. Posisinya menyangkut aspek legalitas tindakan kepolisian, sehingga apabila di kemudian hari terbukti terlibat dalam penyadapan ilegal, hal itu berpotensi menyangkut persoalan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin kepolisian.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, dan Irjen Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri, diperkirakan memiliki peran teknis-operasional dalam rangkaian dugaan penyadapan.
Wah, keterlibatan unit TIK menunjukkan bahwa perkara ini tidak semata-mata menyangkut tindakan penyadapan, tetapi juga kemungkinan penggunaan sistem informasi, akses elektronik, dan pengelolaan data.
Dalam pengembangan menuju dugaan makar, keempat tersangka penyadapan tersebut akan diperiksa sebagai saksi. Artinya, keterangan mereka dapat menjadi bahan untuk membangun atau menolak dugaan adanya perencanaan, persiapan, atau permufakatan jahat yang lebih luas.
Penyidik menyatakan masih mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi rangkaian perbuatan para calon tersangka makar.
Tulisan ini melihat dari aspek hukum, makar tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya penyadapan. Diperlukan bukti bahwa terdapat perbuatan yang bertujuan menggulingkan, melumpuhkan, atau merusak kekuasaan negara yang sah, termasuk adanya unsur kesengajaan, perencanaan, dan keterlibatan lebih dari satu pihak.
Olehnya itu, pemberitaan mengenai rumah di Bogor yang diduga menjadi posko pemufakatan makar perlu dibaca sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan seseorang.
Dari sudut pandang akademik, kasus ini memperlihatkan pentingnya prinsip praduga tak bersalah. Masyarakat tidak boleh terlalu cepat menyebut Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, atau Irjen Slamet Uliandi sebagai bakal tersangka makar hanya karena mereka telah menjadi tersangka penyadapan.
Status tersangka merupakan tahap penyidikan, sedangkan penetapan bersalah atau tidak bersalah merupakan kewenangan pengadilan setelah proses peradilan berjalan.
Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aparat negara, khususnya aparat keamanan.
Penyadapan terhadap Presiden, apabila terbukti, bukan hanya pelanggaran hukum individual, tetapi juga menyangkut integritas institusi kepolisian, keamanan negara, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Sebab itu, proses hukum harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan “siapa yang bakal menjadi tersangka makar” belum dapat ditentukan secara final.
Yang dapat dipastikan saat ini adalah bahwa empat perwira tinggi Polri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi telah berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal dan diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan dugaan makar.
Diketahui, penetapan tersangka makar baru akan dilakukan apabila penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan seseorang dalam perbuatan tersebut.
Karena itu, saat ini publik menunggu bukan hanya siapa yang bakal berstatus tersangka makar, tetapi juga apakah penyidikan berani mengungkap seluruh rantai keterlibatan jika bukti memang menunjukkan adanya perencana di balik dugaan perbuatan tersebut.
Penulis adalah wartawan IndotimNews

