Close Menu
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Sabtu, November 21
Indotim NewsIndotim News
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Home»POLITIK»Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden
POLITIK

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

Indotim NewsBy Indotim NewsNovember 21, 2026Tidak ada komentar4 Mins Read
Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Share
Facebook Twitter Email WhatsApp

Empat tersangka penyadapan, nol tersangka makar hingga kini. Akankah bukti terkuak ke publik, atau penyidikan berhenti pada dugaan atau mampu membongkar dalang sesungguhnya?

Oleh: Zulkifli Malik

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah berkembang menjadi penyidikan dugaan makar.

Namun, perlu ditegaskan bahwa hingga 21 November 2026 Bareskrim Polri belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka dalam perkara makar tersebut.

Oleh karena itu, menyebut nama tertentu sebagai “bakal tersangka makar” secara pasti belum dapat dibenarkan secara hukum, sebab penetapan tersangka menuntut adanya alat bukti yang cukup dan proses penyidikan yang sah.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Keempat nama ini paling sering disebut dalam pemberitaan, tetapi status hukum mereka saat ini adalah tersangka penyadapan, bukan tersangka makar.

Dari keempat nama tersebut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menempati posisi yang paling menonjol secara politis dan kelembagaan.

Ia merupakan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan, sehingga keterlibatannya dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan institusi kepolisian serta hubungan antara aparat keamanan dan kekuasaan eksekutif.

Juga, Irjen Ahrie Sonta Nasution, selaku Kadiv Hukum Polri, juga menjadi figur penting dalam kasus ini. Posisinya menyangkut aspek legalitas tindakan kepolisian, sehingga apabila di kemudian hari terbukti terlibat dalam penyadapan ilegal, hal itu berpotensi menyangkut persoalan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin kepolisian.

Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, dan Irjen Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri, diperkirakan memiliki peran teknis-operasional dalam rangkaian dugaan penyadapan.

Wah, keterlibatan unit TIK menunjukkan bahwa perkara ini tidak semata-mata menyangkut tindakan penyadapan, tetapi juga kemungkinan penggunaan sistem informasi, akses elektronik, dan pengelolaan data.

Dalam pengembangan menuju dugaan makar, keempat tersangka penyadapan tersebut akan diperiksa sebagai saksi. Artinya, keterangan mereka dapat menjadi bahan untuk membangun atau menolak dugaan adanya perencanaan, persiapan, atau permufakatan jahat yang lebih luas.

Penyidik menyatakan masih mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi rangkaian perbuatan para calon tersangka makar.

Tulisan ini melihat dari aspek hukum, makar tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya penyadapan. Diperlukan bukti bahwa terdapat perbuatan yang bertujuan menggulingkan, melumpuhkan, atau merusak kekuasaan negara yang sah, termasuk adanya unsur kesengajaan, perencanaan, dan keterlibatan lebih dari satu pihak.

Olehnya itu, pemberitaan mengenai rumah di Bogor yang diduga menjadi posko pemufakatan makar perlu dibaca sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan seseorang.

Dari sudut pandang akademik, kasus ini memperlihatkan pentingnya prinsip praduga tak bersalah. Masyarakat tidak boleh terlalu cepat menyebut Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, atau Irjen Slamet Uliandi sebagai bakal tersangka makar hanya karena mereka telah menjadi tersangka penyadapan.

Status tersangka merupakan tahap penyidikan, sedangkan penetapan bersalah atau tidak bersalah merupakan kewenangan pengadilan setelah proses peradilan berjalan.

Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aparat negara, khususnya aparat keamanan.

Penyadapan terhadap Presiden, apabila terbukti, bukan hanya pelanggaran hukum individual, tetapi juga menyangkut integritas institusi kepolisian, keamanan negara, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Sebab itu, proses hukum harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan “siapa yang bakal menjadi tersangka makar” belum dapat ditentukan secara final.

Yang dapat dipastikan saat ini adalah bahwa empat perwira tinggi Polri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi telah berstatus tersangka dalam kasus penyadapan ilegal dan diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan dugaan makar.

Diketahui, penetapan tersangka makar baru akan dilakukan apabila penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan seseorang dalam perbuatan tersebut.

Karena itu, saat ini publik menunggu bukan hanya siapa yang bakal berstatus tersangka makar, tetapi juga apakah penyidikan berani mengungkap seluruh rantai keterlibatan jika bukti memang menunjukkan adanya perencana di balik dugaan perbuatan tersebut.

Penulis adalah wartawan IndotimNews

SLIDER
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
Indotim News
  • Website

Related Posts

Mengapa Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Dijerat Pencucian Uang?

November 17, 2026

LKBHMI Soroti Pencalonan Dasco, Tuntut Transparansi dan Penyidikan Penyadapan Tuntas

November 17, 2026

TAJUK: Berkas 7 Tersangka BBM Subsidi di Makassar Dilimpah ke Kejaksaan, Negara Tekor Rp.67,9 Miliar!

November 16, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

  • Berita Terkini
  • Post Popular

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Lapas Maros Ikuti Upacara Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Perkuat Semangat Pengabdian dan Integritas

November 20, 2026

Perkuat Semangat Pengabdian, Lapas Perempuan Sungguminasa Hadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bhakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026

November 19, 2026

Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan

November 18, 2026

Pastor Yance Yogi dari Intan Jaya; Uskup Merauke urus umat, bukan sibuk pemekaran wilayah

Mei 29, 2022

DPC Pandawa Pattingalloang Gowa Laksanakan Rapat Persiapan Pelantikan

Agustus 15, 2022

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Antara WikiLeaks dan SBY, Siapa Bohong?

Agustus 1, 2014
Berita Terbaru
  • Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden
  • Lapas Maros Ikuti Upacara Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Perkuat Semangat Pengabdian dan Integritas
  • Perkuat Semangat Pengabdian, Lapas Perempuan Sungguminasa Hadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bhakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026
  • Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan
  • Lapas Maros Kedepankan Pendekatan Humanis dan Berbasis HAM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Indeks Berita
© 2026 INDOTIM NEWS | by WebPro.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.