Oleh: Zulkifli Malik
INDOTIMNEWS– Pernyataan Presiden Prabowo yang viral dan menjadi sorotan publik, bahwa warga desa tidak terdampak karena “tidak pakai dolar” adalah pandangan yang terlalu menyederhanakan realitas ekonomi.
Secara formal, warga desa memang tidak bertransaksi dengan dolar, tetapi secara substansi mereka tetap menanggung konsekuensi dari pelemahan rupiah melalui harga barang, ongkos produksi, dan biaya hidup yang terus naik.
Kritik ini penting karena ekonomi desa tidak berdiri sendiri. Desa terhubung langsung dengan pasar nasional dan global melalui pupuk, BBM, pakan ternak, benih, obat pertanian, alat produksi, dan barang konsumsi sehari-hari.
Toh, ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya impor naik, lalu beban itu diteruskan ke harga barang yang dibeli masyarakat desa.
Artinya, yang terdampak bukan sekadar pelaku pasar besar di kota, tetapi juga petani kecil, pedagang pasar, buruh tani, nelayan, dan keluarga miskin di desa.
Mereka mungkin tidak memegang dolar, tetapi mereka membayar harga akhir yang sudah dipengaruhi kurs. Di titik inilah pernyataan Presiden Prabowo menjadi problematis, karena mengabaikan rantai penularan harga dari pusat ekonomi ke pinggiran.
Data inflasi membuktikan bahwa tekanan harga bukan sekadar kekhawatiran teoritis. BPS mencatat inflasi April 2026 sebesar 0,13 persen secara bulanan dan 2,40 persen secara tahunan, yang menunjukkan bahwa harga barang masih bergerak naik meskipun diklaim terkendali.
Bagi rumah tangga desa yang pendapatannya terbatas, kenaikan kecil pada bahan pokok, transportasi, dan kebutuhan produksi sudah cukup untuk menekan daya beli.
Lebih jauh, desa justru cenderung lebih rentan terhadap gejolak kurs karena struktur ekonominya rapuh. Petani dan pelaku UMKM desa sulit menaikkan harga jual setara dengan kenaikan biaya input, sementara akses terhadap perlindungan harga dan pembiayaan sering tidak memadai.
Akibatnya, setiap pelemahan rupiah langsung memukul margin keuntungan dan mempersempit ruang hidup masyarakat desa.
Pernyataan Presiden Prabowo seharusnya tidak berhenti pada logika simbolik bahwa desa tidak memakai dolar. Dalam ekonomi modern, dampak dolar tidak diukur dari siapa yang memegang mata uang asing, melainkan dari siapa yang menanggung harga akhir.
Dan realitanya justru rakyat kecil di desa yang paling cepat merasakan dampaknya dalam bentuk mahalnya pangan, mahalnya produksi, dan makin sempitnya daya beli.
Jika pemerintah ingin jujur terhadap realitas, maka yang perlu dilakukan bukan membantah dampak rupiah melemah, melainkan melindungi rakyat dari efeknya. Itu berarti menjaga stabilitas harga pangan, menekan biaya distribusi, memperkuat subsidi yang tepat sasaran, dan memastikan input produksi desa tidak makin mahal.
Tanpa langkah semacam itu, pernyataan bahwa desa tidak terdampak dolar hanya akan terdengar sebagai retorika yang jauh dari kehidupan nyata rakyat. (*)
