Makassar– Sejumlah warga pemilik kendaraan bermotor (ranmor) di Wilayah Kota Pare-Pare, mengeluhkan kebijakan manajemen Samsat daerah tersebut yang dinilai melemahkan sistem pelayanan prima yang selama ini didengungkan.
Khusus pada pungutan di luar ketentuan, acapkali menjadi sorotan yang dinilai pula sangat memberatkan pada pemilik ranmor. Semisal proses pendaftaran atau yang dikenal pendaftaran perpanjangan STNK, cabut berkas dan Acc lapor tiba.
Ketiga kebijakan kantor Samsat Pare yang dikoordinatori kepolisian ini, ditengarai menjalankan pungutan yang tidak tertera di notis pajak ranmor..
“Kami juga menjadi heran dengan berbagai kebijakan yang tidak jelas aturannya itu. Saya pernah melakukan perpanjangan pajak STNK, namun nama pemiliknya lain, malah dikenakan biaya acc sebesar Rp15 ribu,” ungkap Andi Rahmi, pemilik ranmor roda dua di Pare Pare, Minggu (3/8/2014).
Nah, iapun sempat mempertanyakan kebijakan itu ke salahsatu karyawan di Samsat Pare Pare, namun tidak mendapatkan jawaban atas alasan pemberlakuan ACC perpanjangan pajak itu.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktifis mahasiswa di Makassar yang dimintai komentar terkait kebijakan pungutan itu, ikut angkat bicara.
“Kalau memang benar, Kapolda Sulsel diminta segera menarik anggotanya yang ditengarai melakukan aksi pungutan yang dapat mencoreng citra lembaga kepolisian, khusus dalam pelayanan,” ujar Ramdan, SE, sekertaris LSM Pemantai Kinerja Aparatur Negara (PEKAN), Minggu (3/8/2014).
Untuk pungutan proses laportiba ranmor dari luar Kota Pare Pare maupun luar provinsi Sulsel, tak lepas punya biaya diluar aturan yang ditetapkan. Malah sejumlah sumber layak percaya mengaku,jika biaya acc pendaftarannyanya mencapai Rp.750 ribu.
Sementara itu, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regiden) Samsat Pare Pare , Iptu Diatmo yang berupaya dimintai konfirmasi via telepon selularnya enggan memberi jawaban. Bersambung (Zul)
