Makassar – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Teguh Pamuji, pagi ini melantik dua orang pejabat struktural di lingkungan Lapas Kelas I Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulawesi Selatan. Kamis (16/11/2023).
Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berlangsung di aula Lapas Kelas I Makassar, dihadiri jajaran Pejabat struktural dan seluruh staff Lapas Kelas I Makassar, yang dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas I Makassar.
Diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham yang diikuti oleh seluruh peserta, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan yang diucapkan oleh kedua pejabat struktural yakni;
1. Sumardi,S.Pd.,M.H sebagai Kepala Seksi Keamanan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan,
2.La Idi Amd.P.,S.H.,M.H sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Keamanan.
sekaligus dirangkaikan penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan dihadapan Kepala Lapas Kelas I Makassar dan saksi-saksi yang hadir.
Kalapas Kelas I Makassar, Teguh Pamuji dalam sambutannya berpesan kepada pejabat yang baru saja dilantik agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, serta menjunjung tinggi, disipilin dan profesionalisme.
Mengapa dilaksanakan perotasian jabatan pada hari ini dikarenakan jabatan yang dipegang oleh pak Sumardi ini adalah jabatan yang sangat Vital dan mengingat pak Sumardi akan menjalani masa pensiunnya pada awal Desember 2023 nanti maka perlu dilaksanakan rotasi jabatan ini.
“Sekiranya jabatan Bimbingan Kemasyarakatan tidak boleh dibiarkan kosong dikarenakan disanalah jantung dari pemasyarakatan itu sendiri dan pak Lai Di ini sebelumnya menjadi Kasubsi Bimkemas di Lapas Cirebon sehingga mungkin dapat membantu seksi Bimkemas,” jelas Teguh.
Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah adalah suatu hal biasa dalam pelaksanaan tugas. Hal diharapkan menjadi penyegaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang akhirnya bermuara pada peningkatan kapasitas organisasi. (*)
