Makassar – Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa beserta pejabat kehumasan mengikuti Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi: Pencegahan Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembinaan Kehumasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 Mei s.d 28 Mei 2024 di Hotel Claro Makassar.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan mutu implementasi reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sekali lagi menegaskan komitmennya dengan mengadakan serangkaian kegiatan penting. Kegiatan yang dilaksanakan adalah “Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi: Pencegahan Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pembinaan Kehumasan” yang diikuti oleh seluruh UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Dirreskrimsus Polda Sulsel, Ketua Komisi Pengaduan Etika Pers Dewan Pers dan Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI
“Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda nasional reformasi birokrasi. Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tegas Liberti Sitinjak, Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya saat membuka kegiatan.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu evaluasi dan pelaporan kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan juga disaat yang sama menyelenggarakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Manajemen Risiko. Workshop ini dirancang untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan kerja, sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja.
“Dengan adanya kegiatan penguatan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi instansi serta kantor wilayah. Selain itu, dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang dilakukan, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik,” Ujar Yohani. (*)
