Oleh: Zulkifli Malik
INDOTIMNEWS– Publik di Sulsel.masih diingatkan Press Conference yang digelar di area Dermaga Pelindo Pelabuhan Peti Kemas Makassar pada Selasa (2/6/2026), Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki.
Yang mengejutkan, meskipun Kapolda menyebut total 45 tersangka dari 37 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi yang ditangani selama periode Maret-Mei 2026, ia hanya memaparkan 7 inisial tersangka dari penangkapan terbaru ini.
Kejanggalan pertama muncul dari kesenjangan angka yang mencolok adalah 45 tersangka versus 7 inisial yang dipaparkan. Kapolda menegaskan bahwa selama periode Maret hingga Mei 2026, Polda Sulsel dan jajaran telah menangani 37 laporan polisi terkait penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dengan total 45 tersangka.
Namun dalam jumpa pers yang didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen Bangun Nawoko, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dan Dankoderal VI Laksamana Muda Andi Abdul Aziz, hanya 7 tersangka yang disebutkan secara spesifik.
Dari 7 tersangka yang ditetapkan dalam kasus terbaru ini masing-masing berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RN, dan MG, justru empat orang berstatus buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang) yakni AD, FA, RN, dan MG.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar, mengapa Kapolda menyebut 45 tersangka sebagai pencapaian, padahal dalam kasus inti yang dipamerkan barang bukti (1 kapal tanker MT Bakti Satu dan 2 kapal SPOB), mayoritas tersangka justru belum jelas ditahan atau tidak?
Toh, barang bukti yang disita memang menggemparkan, satu kapal tanker MT Bakti Satu lengkap dengan dokumen, dua kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge atau tongkang pengangkut BBM bermesin sendiri), tujuh mobil truk pengangkut, dua unit mesin alkon dengan selang 500 meter, serta 120 KL BBM jenis biosolar.
Namun penjelasan mengenai 38 tersangka lainnya dari 36 kasus sisa tidak dipaparkan secara rinci, menciptakan kegelapan informasi tentang siapa mereka, di mana mereka beroperasi, dan apakah mereka masih bebas.
Potensi kerugian negara yang mencapai Rp69,9 miliar seharusnya memicu urgensi transparansi lebih besar, namun justru sebaliknya terjadi.
Kapolda hanya menyampaikan angka agregat 45 tersangka tanpa memaparkan detail kasus per kasus, menempatkan publik dalam posisi harus menebak-nebak apakah angka tersebut mencakup tersangka yang sudah diproses hukum, tersangka yang masih dalam penyidikan, atau gabungan dari berbagai status hukum yang berbeda.
Kapal SPOB yang disita merupakan kapal angkut minyak milik pengusaha Kalimantan, dengan kapal SPOB Senia milik H Daha (Ahda) atas nama Dedy Yanto Anderias dari PT Daha Banua Banjar Baru Kalsel, sementara SPOB Sukses Rahayu 999 milik PT Lima Sembilan Sembilan Sembilan dari Tanah Bumbu Kalsel.
Keterlibatan pengusaha lintas provinsi ini seharusnya mengarah pada jaringan yang lebih luas, namun press conference tidak menjelaskan bagaimana 45 tersangka tersebar dalam jaringan ini.
Sebenarnya publik mau tau dalam press conference yang seharusnya memberikan kejelasan tersangka yang tak diurai justru menimbulkan misteri baru.
Publik bjugaverhak mengetahui siapa 38 tersangka lainnya, apakah mereka masih beraktivitas, dan apakah penindakan terhadap 7 tersangka ini sudah cukup untuk membongkar keseluruhan sindikat.
Ketika 4 dari 7 tersangka utama justru masih buron, pertanyaan tentang efektivitas penindakan menjadi semakin kuat?
Kesenjangan antara angka 45 tersangka yang dipaparkan Kapolda dengan hanya 7 inisial yang disebutkan dalam press conference ini mencerminkan tantangan komunikasi publik dalam kasus korupsi besar.
Tanpa transparansi detail mengenai status, lokasi, dan peran masing-masing dari 45 tersangka, publik sulit menilai sejauh mana pengungkapan kasus ini telah berhasil membongkar mafia BBM subsidi di Sulsel. Transparansi yang lebih lengkap seharusnya menjadi standar, terutama ketika kerugian negara hampir Rp70 miliar. (*)
