Oleh: Zulkifli Malik
INDOTIMNEWS– Penangkapan mafia solar subsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara, oleh Bareskrim Mabes Polri menunjukkan langkah positif dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Namun, keberhasilan ini tidak boleh berhenti di wilayah Kolaka saja dan penting bagi Bareskrim Mabes Polri untuk memperluas operasi ini ke wilayah lain, terutama Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar yang diduga menjadi surga bagi pelaku pencolengan BBM subsidi.
Di beberapa wilayah di Sulsel dan Kota Makassar sendiri, aksi aksi pencolengan BBM Solar Subsidi dihasilkan dari pembelian di sejumlah SPBU nakal yang berkoorporasi dengan kelompok kelompok mafia.
Nah, hasil dari pengumpulan yang dilakukan oleh para pengepul ditampung dan disalurkan ke proyek-proyek besar seperti pengairan Jene Lata di Kabupaten Gowa, industri, sering kali menjadi sasaran penjualan BBM subsidi yang telah dicoleng.
Sebuah analisa hukum mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang sering muncul dalam media dan menjadi sasaran aksi demonstrasi mahasiswa, seperti PT. Wisan Petro Energi (WPE), PT. KAM, PT. Ronal Jaya Energi, PT. Berkah Energi, dan beberapa perusahaan lainnya.
Juga kerap diberitakan beberapa media lokal di Makassar, bahwa terjadi pula ketimpangan pada pengadaan BBM Solar untuk operasional PT. Pelni.
Mediapun menengarai pengadaan BBM Solar yang dikerja oleh PT. WPE menjadi berbagai ketimpangan.
Perusahaan-perusahaan yang dipaparkan pada tulisan ini ditengarai ‘pemain’ dalam penyalahgunaan BBM subsidi, namun hingga kini seolah-olah bebas dari penindakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulsel.
Hal ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam penegakan hukum yang perlu segera diatasi.
Keberhasilan operasi di Kolaka hendaknya menjadi contoh dan motivasi bagi APH di Sulsel untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik serupa.
Penerapan hukum yang konsisten dan menyeluruh tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi yang sesuai dengan peruntukannya.
Kolaborasi antara Bareskrim Mabes Polri, instansi terkait, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.
Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. Implementasi teknologi seperti GPS dan aplikasi MyPertamina harus diawasi secara ketat untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi BBM subsidi juga harus diperkuat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan praktik penyalahgunaan BBM subsidi di Sulsel dapat diminimalisir.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, serta memastikan distribusi BBM subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran. (Bersambung)
