Mafia Solar Subsidi di Sulsel, Kejahatan Ekonomi yang Menyandera Rakyat dan seolah dibiarkan bebas melenggang. Entah Apa yang Salah?
Oleh: Zulkifli Malik
Mafia solar subsidi di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, bukan lagi sekadar isu kriminal biasa. Fenomena ini sudah menjelma menjadi wabah kejahatan ekonomi yang merampas hak rakyat kecil.
Semoga Kapolda Sulsel yang baru pengganti Irjen Pol. Rusdi Hartono benar-benar memahami betapa seriusnya persoalan ini.
Kejahatan penyalahgunaan solar subsidi jelas mempermainkan aturan negara, melumpuhkan sektor transportasi, dan memukul nelayan kecil.
Ironisnya, aparat dan lembaga pengawas kerap terlihat lebih sibuk mencari alasan ketimbang menutup kebocoran. Seolah-olah kegagalan melawan mafia adalah hal lumrah, padahal yang dipertaruhkan adalah hajat hidup orang banyak.
Modus operandi mafia ini bukan rahasia lagi. Dari gudang ilegal penyimpanan solar, truk dengan tangki modifikasi, manipulasi barcode, hingga jaringan pengepul yang menyamar sebagai bengkel semuanya sudah berkali-kali terbongkar.
Tetapi anehnya, jaringan mafia selalu bisa tumbuh kembali, seakan hukum hanya berani menggigit pinggiran, bukan menyentuh akar persoalan.
Fakta lapangan sungguh mencengangkan. Hanya dalam dua bulan terakhir, Agustus hingga September 2025, ribuan liter solar subsidi berhasil digerebek di beberapa wilayah di Sulsel seperti Kabupaten Maros.
Kasus serupa juga terungkap di Gowa, Barru, dan Pangkep. Namun publik tahu, yang tertangkap hanyalah “ikan teri”, sementara “ikan paus” yang mengendalikan jaringan justru seakan tak tersentuh jerat hukum.
Data resmi dari BPH Migas mestinya cukup membuat pejabat malu. Sepanjang tahun 2024, ratusan aduan masyarakat tercatat terkait penyaluran BBM bersubsidi.
Itu bukti bahwa kebocoran sistemik kian liar. Kalau rakyat sudah berulang kali mengadu, bukankah itu tanda negara gagal melindungi hak warganya?
Sayangnya, solusi yang ditawarkan selalu setengah hati. Audit koreksi penyaluran, sidak sporadis, atau sekadar himbauan, semuanya tidak pernah menyentuh akar masalah.
Rakyat tidak butuh seremonial yang mereka butuhkan sederhana, yakni solar subsidi tersedia di SPBU, bukan berakhir di gudang mafia.
Lebih parah lagi, publik mulai berbisik soal adanya oknum aparat hukum atau APH yang ikut bermain. Dugaan ini tidak bisa lagi dianggap rumor.
Setiap kali ada penggerebekan, pertanyaan yang muncul selalu sama, siapa yang melindungi gudang-gudang itu? Siapa yang menutup mata ketika truk tangki ilegal bebas melintas?
Dampaknya sangat nyata. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari. Biaya logistik naik, harga kebutuhan pokok meroket, nelayan kecil terpaksa berhenti melaut karena solar tak tersedia. Mafia solar bukan hanya mencuri subsidi negara, mereka mencuri nafkah rakyat kecil.
Di titik ini, kemarahan rakyat wajar. Negara mengalokasikan triliunan rupiah subsidi untuk melindungi masyarakat, tetapi yang menikmatinya justru mafia.
Jika dibiarkan, ini sama saja dengan pembiaran perampokan uang negara secara terang-terangan.
Karena itu, seruan tegas harus dilontarkan: BPH Migas, Pertamina, Kepolisian, bahkan Pemerintah Daerah, jangan lagi main mata!
Jika memang tidak mampu memberantas mafia solar, lebih baik akui terus terang bahwa kalian kalah, daripada berlindung di balik jargon “penegakan hukum” sementara praktik busuk ini terus hidup subur.
Kapolda Sulsel yang lama memang sudah menggelorakan di depan anggotanya, beberapa waktu lalu saat apel pagi (video viral), yang bermakna “tidak ada ampun” bagi mafia solar.
Publik kini menunggu Kapolda Sulsel yang baru, untuk mengedepankan penegakan hukum dalam menyelamatkan dana subsidi yang digelontorkan ke BBM solar subsidi.
Pertanyaannya, apakah aparat berani menyentuh jaringan besar dan oknum pelindungnya, atau hanya puas memajang tumpukan jerigen hasil sitaan untuk pencitraan media?
Penting diingat, persoalan ini juga tidak lepas dari narasi pemerintah tentang subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa 30 September 2025 saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, menyebut harga keekonomian solar semestinya Rp11.950 per liter, jauh di atas harga subsidi Rp6.800.
Framing ini seolah membuka ruang justifikasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah sibuk menonjolkan “beban subsidi”, tetapi jarang membahas efektivitas penyaluran dan keadilan distribusinya.
Padahal, masalah utama tak hanya membahas selisih harga, melainkan ke mana subsidi benar-benar mengalir.
Fakta di lapangan menunjukkan solar subsidi lebih banyak dinikmati industri besar, kendaraan tambang, hingga diperjualbelikan kembali oleh mafia distribusi. Artinya, sebagian beban subsidi yang diklaim pemerintah sejatinya adalah beban kebocoran struktural, bukan beban rakyat kecil.
Selain itu, mengukur “harga asli” BBM dengan patokan harga korporasi seperti Dexlite atau Shell juga menyesatkan.
Harga korporasi bukan harga keekonomian murni, melainkan harga dengan margin keuntungan.
Sebagai pemilik sumber daya energi, negara seharusnya mampu menekan biaya produksi melalui tata kelola yang efisien, bukan sekadar menyalurkan subsidi tanpa reformasi distribusi.
Jika pemerintah terus menyoroti angka subsidi tanpa berbenah, maka narasi ini hanya akan menjadi pintu masuk untuk menaikkan harga BBM dengan dalih rasionalisasi subsidi.
Pada akhirnya, rakyat kecil kembali yang diminta berhemat, sementara kebocoran di tingkat elit tetap dibiarkan mengalir.
Saatnya publik ikut bersuara lebih keras. Mafia solar harus dihentikan sekarang juga. Jika lembaga penegak hukum terus setengah hati, rakyat berhak menagih, mendesak, bahkan berteriak di jalan.
Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar solar, melainkan wibawa negara dan masa depan rakyat kecil. (Bersambung)
