Oknum yang tak henti berburu keuntungan di balik bisnis ‘gelap’ Solar subsidi, seolah tak kehabisan akal menggerogoti subsidi negara. Untuk membasminya sebaiknya tutup SPBU Nakal di Sulsel, khususnya di Makassar yang tak henti berulah!
Oleh Zulkifli Malik
Subsidi BBM Solar yang digelontorkan pemerintah sejatinya merupakan instrumen keberpihakan kepada rakyat kecil. Petani, nelayan, hingga angkutan umum menggantungkan hidupnya pada harga solar yang ditekan negara.
Namun di balik niat mulia itu, terselip kenyataan pahit: subsidi ini justru menjadi lahan empuk permainan kotor para mafia energi.
Meski kepolisian, Pertamina, dan lembaga pengawas lainnya di Sulsel dan Kota Makassar gencar melakukan pengetatan, praktik pengalihan BBM subsidi ke tangan pengepul ilegal tetap marak. SPBU nakal menjelma menjadi simpul utama permainan, merancang siasat baru seolah bermain “petak umpet” dengan hukum.
Seperti yang acap kali disebut DNA dipergunjingkan warga setempat, diduga kuat SPBU yang ada di sekitar Samata, perbatasan Kota Makassar-Kabupaten Gowa, kerap bermain dengan pengepul meski secara diam diam.
Fenomena ini bukan sekadar soal pelanggaran hukum biasa, tetapi pengkhianatan terhadap negara dan rakyat. Subsidi yang seharusnya menjadi “napas” kelompok rentan, justru dijarah oleh segelintir orang dengan serakah.
Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana mungkin mafia solar tetap leluasa beraksi di tengah ketatnya pengawasan aparat? Fakta di lapangan menunjukkan pola permainan yang makin canggih.
SPBU nakal menggunakan modus perubahan data, manipulasi barcode, hingga pengisian berulang dengan kendaraan “siluman” yang sudah dimodifikasi tangkinya.
Kepolisian kerap mengklaim melakukan operasi rutin, menangkap sejumlah pelaku di lapangan, namun efek jera seakan nihil.
Satu-dua orang pengepul ditangkap, tetapi jaringan besar tetap utuh. Apalagi ada dugaan, oknum aparat justru melindungi praktik ini dengan dalih keuntungan sesaat.
Inilah wajah nyata ironi subsidi, negara mengucurkan triliunan rupiah, tapi rakyat kecil hanya mendapat remahannya.
SPBU bukan hanya tempat distribusi, tapi juga titik rawan kebocoran. Oknum pengelola kerap bekerja sama dengan pengepul, menjual solar bersubsidi secara massal dengan mark up harga.
Triknya sederhana, pencatatan fiktif konsumen, memanipulasi sistem MyPertamina, hingga menyalurkan BBM langsung ke drum atau tangki rakitan.
Yang lebih miris, praktik ini kerap berlangsung di depan mata masyarakat. Truk-truk dengan tangki modifikasi bebas keluar masuk SPBU. Bahkan ketika aparat datang, sudah ada “bocoran” sehingga mereka dengan mudah menghindar. SPBU nakal ini seperti “jantung” dari mafia solar yang terus berdetak.
Para pengepul ibarat kaki tangan yang berfungsi menyerap BBM subsidi dari berbagai SPBU, lalu menjualnya ke industri atau pihak yang tidak berhak.
Margin keuntungannya fantastis: harga subsidi Rp6.800 per liter bisa dijual kembali hingga dua kali lipat.
Dari sinilah terbentuk rantai gelap: SPBU nakal,pengepul, mafia besar, industri ilegal. Semua pihak memperoleh keuntungan, sementara nelayan, petani, dan angkutan rakyat gigit jari karena kuota BBM mereka berkurang.
Fenomena ini tidak ubahnya kejahatan ekonomi terorganisir. Pengepul hanyalah pion, tetapi tanpa pion, raja mafia tidak akan bisa bergerak.
Pola “petak umpet” yang dimainkan mafia solar menunjukkan bahwa mereka paham celah hukum. Begitu ada operasi aparat, mereka berganti modus: kendaraan baru, jalur distribusi berbeda, hingga menggunakan perusahaan fiktif.
Tak jarang, pengepul sengaja beroperasi pada malam hari atau di daerah pinggiran yang jauh dari pantauan. Bahkan ada yang menyamar sebagai nelayan atau angkutan umum, padahal tujuan akhirnya adalah industri besar.
Ketika aparat lengah, permainan ini kembali subur. Mafia solar tahu bahwa pengawasan bersifat sporadis, tidak konsisten. Celah inilah yang mereka manfaatkan.
Subsidi solar sejatinya adalah uang rakyat, bersumber dari pajak dan APBN. Ketika diselewengkan, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masa depan generasi.
Ironisnya, pemerintah kerap berbangga soal ketahanan energi, sementara kebocoran subsidi terus terjadi. Mafia solar dan SPBU nakal sama saja dengan merampok uang negara secara sistematis.
Pengkhianatan ini bahkan lebih berbahaya dari korupsi birokrasi biasa, karena langsung menyengsarakan rakyat kecil.
Apakah negara akan terus membiarkan dirinya dipermainkan oleh mafia energi?
Kepolisian sering kali berada di garis depan penindakan. Namun publik mencurigai, ada pula oknum aparat yang justru menjadi pelindung mafia solar. Sejumlah kasus menunjukkan, operasi di lapangan hanya menyasar pengepul kecil, sementara aktor besar tak tersentuh.
Jika dugaan ini benar, maka penindakan hukum hanya sekadar “drama” untuk pencitraan. Hukum dipermainkan, integritas aparat dipertaruhkan. Inilah titik paling rawan, ketika pengawal hukum justru bermain di wilayah abu-abu..
Setiap liter BBM solar yang digelapkan, berarti ada nelayan yang gagal melaut, ada petani yang tak bisa menghidupkan mesin, ada sopir angkutan umum yang kesulitan mencari nafkah.
Inilah dampak paling nyata dari permainan mafia solar. Mereka yang seharusnya dilindungi justru dikorbankan. BBM subsidi yang ditujukan untuk keberlanjutan hidup kelompok rentan, habis disedot oleh industri besar yang tidak peduli pada penderitaan rakyat.
Nah, kelemahan regulasi juga ikut menyuburkan mafia solar. Sistem MyPertamina yang diharapkan menjadi solusi ternyata tidak sepenuhnya kebal manipulasi.
Celah verifikasi data konsumen, lemahnya integrasi, hingga kurangnya pengawasan di SPBU menjadi pintu masuk permainan.
Selain itu, penegakan hukum cenderung tidak tegas. Vonis ringan terhadap pelaku membuat mafia tidak takut mengulangi aksinya. Padahal, tanpa hukuman maksimal, kebocoran subsidi akan terus menganga.
Mohon maaf, tulisan ini hanya menyerukan bahwa penegakan hukum tidak bisa lagi setengah hati. Harus ada komitmen politik yang kuat untuk menindak mafia solar dari hulu hingga hilir.
SPBU nakal harus dicabut izinnya, aparat yang terlibat wajib diproses hukum, dan mafia besar mesti diseret ke pengadilan.
Penegakan hukum bukan sekadar operasi sesaat untuk pencitraan, tetapi langkah konsisten yang menutup rapat semua celah. Jika tidak, permainan “petak umpet” akan terus berulang tanpa ujung.
Di balik kerugian negara dan masyarakat yang membutuhkan subsidi BBM, sudah saatnya pemerintah dan aparat penegak hukum berhenti bermain aman.
Mafia solar tak hanya melanggar hukum, tetapi pengkhianat negara. Karena itu, tanpa ketegasan, subsidi akan terus bocor, rakyat kecil terus menderita, dan negara semakin kehilangan wibawa.
Keadilan energi harus ditegakkan. Sebab di setiap liter solar subsidi yang digelapkan, tersimpan derita rakyat kecil yang tak pernah terdengar. (Bersambung)
