Tampaknya, Kapolda Sulsel sudah Geram, Publik Tunggu Tindakan Tegas Usai Sorotan Kasus BBM Solar Subsidi. Obati Keresahan Masyarakat!
Oleh: Zulkifli Malik
Pasca viralnya video Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono yang secara terang-terangan menunjukkan kekesalannya terhadap maraknya penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi, publik pun menaruh harapan besar pada institusi kepolisian. Bahkan mendapat apresiasi dari berbagai pihak
Video tersebut terekam belum lama ini, saat Kapolda memimpin apel usai olahraga bersama, dan isinya mencerminkan kegelisahan seorang pimpinan tertinggi Polda atas kondisi di lapangan yang semakin meresahkan.
Dalam video itu, Kapolda secara gamblang menyebut bahwa praktik kotor dalam distribusi BBM bersubsidi telah mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat kecil, terutama nelayan, petani, serta sopir angkutan umum.
Pernyataan keras itu tidak datang tanpa sebab. Beberapa pekan terakhir, unjuk rasa dan pemberitaan media terus menggempur praktik mafia BBM yang dianggap kebal hukum.
Merespons keresahan tersebut, Kapolda meminta langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk segera turun tangan.
Ia menegaskan bahwa sudah saatnya penegakan hukum tidak hanya menyasar operator kecil di lapangan, tetapi harus menjerat aktor intelektual di balik distribusi ilegal BBM Solar subsidi yang kian terstruktur.
Tuntutan ini bukan hanya desakan internal, tapi juga mewakili harapan publik. Masyarakat Sulsel, terutama mereka yang bergantung pada Solar subsidi untuk aktivitas produktif, menuntut keadilan.
Mereka ingin agar praktik pembiaran selama ini dihentikan. Kapolda pun dihadapkan pada ekspektasi besar pernyataan kerasnya jangan sampai hanya menjadi retorika seremonial semata.
Apalagi, sinyalemen keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyelewengan BBM subsidi bukanlah isapan jempol.
Berbagai laporan masyarakat dan temuan lapangan mengindikasikan adanya perlindungan terselubung terhadap jaringan mafia.
Inilah sebabnya publik ingin Kapolda tidak hanya menyapu pelaku eksternal, tapi juga menindak anggotanya sendiri jika terbukti bermain di dalam lingkaran gelap tersebut.
Keberanian Kapolda Sulsel untuk menyampaikan pernyataan terbuka tersebut patut diapresiasi.
Namun, tantangan utamanya adalah pembuktian konsistensi dalam tindakan. Apakah penegakan hukum akan menyentuh semua lapisan pelaku, termasuk aktor yang memiliki kedekatan kekuasaan? Ataukah hanya berhenti pada level pengecer dan sopir tangki?
Jika melihat data penindakan sebelumnya, masih terlihat ketimpangan. Sepanjang awal tahun 2025, Polda Sulsel memang telah menggagalkan beberapa upaya penimbunan dan penyalahgunaan BBM Solar subsidi, namun sebagian besar kasus hanya menjerat pelaku kecil.
Belum terlihat adanya pengungkapan terhadap pemodal besar maupun pemilik SPBU nakal yang menjadi titik awal permainan.
Desakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan LSM, dalam beberapa aksi di depan Mapolda Sulsel, turut memperkuat tekanan kepada aparat penegak hukum.
Mereka membawa pesan jelas bahwa mafia BBM adalah pengkhianat negara, dan jika dibiarkan, maka kepolisian turut menjadi bagian dari pengkhianatan itu.
Maka dari itu, langkah Polda Sulsel ke depan akan menjadi indikator sejauh mana komitmen mereka terhadap keadilan sosial.
Penting untuk diingat bahwa penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya merugikan negara secara fiskal, tetapi juga menghancurkan kesempatan masyarakat miskin untuk hidup lebih layak.
Subsidi yang seharusnya menjadi pelindung, justru dinikmati oleh mereka yang tamak dan tidak bertanggung jawab.
Maka langkah Kapolda harus dilihat sebagai awal dari pembenahan sistem, bukan sekadar gertakan publik.
Kini publik menanti aksi konkret. Evaluasi terhadap internal, pembongkaran jaringan mafia, hingga pemiskinan pelaku dengan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah langkah-langkah yang ditunggu.
Jika semua itu bisa terealisasi, maka bukan hanya wibawa kepolisian yang kembali terangkat, tapi juga harapan masyarakat kecil yang selama ini dipermainkan.
Dengan sorotan media, desakan publik, dan pernyataan terbuka Kapolda yang tegas, ini adalah momentum terbaik untuk membersihkan Sulsel dari praktik kotor penyelewengan BBM Solar subsidi.
Namun bila kesempatan ini kembali dibiarkan berlalu tanpa hasil nyata, maka bukan hanya kepercayaan publik yang runtuh, tetapi juga legitimasi moral institusi penegak hukum itu sendiri. (Bersambung)
