BONE– Kasat Narkoba Polres Bone, AKP Aswar, resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh AKP Irwandi, mantan Kapolsek Barebbo.
Keputusan ini disampaikan oleh Wakapolres Bone, Kompol Antonius Tutleta, saat menerima aspirasi dari Forbes Anti Narkoba yang diwakili ratusan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Bone.
Pencopotan ini dilakukan setelah Polda Sulsel mengeluarkan surat perintah pada Rabu, (12/3).
Langkah tegas ini diambil menyusul beredarnya rekaman suara dan bukti percakapan yang diduga melibatkan AKP Aswar dalam kasus pemerasan.
Dalam rekaman tersebut, seorang warga mengaku melakukan lobi kepada Kasat Narkoba untuk membebaskan salah satu anggota keluarganya yang ditangkap dalam kasus narkoba.
Rekaman itu juga mengungkap bahwa Kasat Narkoba diduga meminta uang sebesar Rp80 juta untuk memuluskan proses pembebasan.
Selain rekaman suara, bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp juga beredar luas. Dalam percakapan tersebut, Kasat Narkoba diduga meminta tambahan uang sebesar Rp10 juta dari keluarga tersangka, yang sebelumnya telah menyiapkan Rp70 juta.
Percakapan itu juga menunjukkan upaya untuk mengatur agar tersangka tidak dimasukkan ke dalam sel sementara negosiasi berlangsung.
Dugaan ini semakin memperkuat kecurigaan adanya pelanggaran serius dalam penanganan kasus narkoba di Polres Bone.
Kasus ini memicu kemarahan publik, terutama di kalangan mahasiswa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Forbes Anti Narkoba menyoroti pentingnya integritas aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba.
Mereka mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan memastikan tidak ada lagi praktik serupa di masa depan.
Pencopotan AKP Aswar menjadi langkah awal dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Namun, langkah ini harus diikuti dengan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dugaan pemerasan ini mendapatkan sanksi yang setimpal.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci untuk mengembalikan integritas Polres Bone.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya membutuhkan tindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pengawasan ketat terhadap aparat yang bertugas.
Integritas aparat penegak hukum adalah fondasi utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan terpercaya.
Dengan langkah yang tepat, diharapkan kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. (*)
