MANGGARAI– Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) menggelar aksi unjuk rasa simultan di tiga lokasi strategis, yakni Polres Manggarai, Kantor Bupati Manggarai, dan Gedung DPRD Manggarai.
Aksi ini digelar sejak pagi sebagai bentuk protes keras atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dugaan praktik mafia BBM yang makin meresahkan masyarakat setempat.Ketua KP-GRD, Jimi Saputra, dalam orasinya di depan Mapolres Manggarai, menegaskan bahwa kelangkaan BBM telah menjadi masalah mendesak yang menghambat aktivitas ekonomi warga hingga ke tingkat desa dan kecamatan.
“Kelangkaan ini bukan masalah alamiah, tapi diduga sengaja diciptakan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegas Jimi.
Aksi berlanjut di Kantor Bupati Manggarai, dimana KP-GRD mendesak pemerintah daerah mengambil langkah cepat dan konkret untuk menangani krisis BBM.
Menurut Jimi, kondisi ini sangat menghambat perputaran ekonomi masyarakat yang tengah kesulitan.Sementara di Gedung DPRD, massa aksi menuntut wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Mereka mendesak DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait guna mencari solusi serta mengungkap dugaan mafia BBM yang dinilai telah lama merugikan masyarakat.
Sebelum membubarkan diri, massa meminta Ketua DPRD Manggarai mendorong Pemda dan Polres memperketat pengawasan di setiap SPBU, bahkan dengan pengawalan langsung dari aparat kepolisian.
“Pengawasan ketat diperlukan agar tidak ada lagi pengisian BBM menggunakan jeriken oleh oknum nakal,” ujar Jimi.
Dalam audiensi, Wakapolres, perwakilan Pemda, dan Ketua DPRD Manggarai menemui massa dan menyatakan kesiapan berkolaborasi menyelesaikan persoalan BBM di Manggarai. Jimi kembali menegaskan keresahan masyarakat yang kesulitan mengakses BBM bersubsidi dengan harga wajar, terutama di desa dan kecamatan.
“Masyarakat akar rumput menghadapi BBM dengan harga sangat mahal, bahkan sulit didapatkan. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” pungkasnya.
KP-GRD merumuskan beberapa tuntutan utama dalam audiensi tersebut:Mendesak Bupati Manggarai lebih responsif terhadap dampak kelangkaan BBM terhadap masyarakat.
Mendesak Kapolres Manggarai mengusut tuntas dugaan mafia BBM.Mendesak DPRD Manggarai segera menggelar RDP untuk membahas krisis BBM dan praktik mafia.(red)
