Beberapa bulan terakhir, sederet wilayah (provinsi), pihak kepolisian telah menunjukkan taring memberantas penyelewengan oleh mafia BBM subsidi. Lalu, APH di Sulsel tak mampu berbuat?
Oleh: Zulkifli M
Serangkaian pengungkapan kasus yang terjadi di beberapa provinsi dan dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa praktik penyelewengan solar subsidi sudah menjadi jaringan sistematis dan merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari modifikasi tangki kendaraan, penggunaan barcode palsu, hingga penimbunan dalam jumlah besar.
Dari data yang ada, Pada April 2025, kasus mencuat di Belitung, Bangka Belitung, di mana aparat kepolisian berhasil membongkar praktik penimbunan solar subsidi dalam gudang di Tanjungpandan.
Ribuan liter solar disimpan untuk kemudian dijual kepada industri dengan harga tinggi. Tersangka bernama Andre telah diamankan, dan penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri jaringan lebih luas.
Sementara di Kalimantan Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel mengungkap penyelewengan 1.310 liter solar subsidi.
Tiga pelaku diamankan, termasuk seorang sopir truk modifikasi yang membeli solar dalam jumlah besar dari SPBU dan menjualnya ke pihak industri.
Kasus ini menambah deretan panjang kejahatan terorganisir dalam distribusi BBM subsidi.
Di Jawa Timur, wilayah Karawang dan Tuban menjadi lokasi operasi besar Bareskrim Polri pada Maret 2025.
Delapan pelaku ditangkap karena terbukti menyalahgunakan solar subsidi yang dibeli dengan barcode palsu, lalu dijual ke kontraktor alat berat.
Keuntungan yang mereka raup ditaksir mencapai Rp4,4 miliar. Fakta ini menjadi alarm keras bahwa oknum-oknum yang bermain di sektor ini semakin berani dan tak lagi bergerak sembunyi-sembunyi.
Rembang, Jawa Tengah, tak luput dari sorotan. Satgas Gakkum Tipidter Bareskrim menyita 16.000 liter solar subsidi dari lokasi penimbunan.
Kasus ini memperlihatkan bahwa para pelaku memiliki sistem distribusi sendiri dan bekerja dengan pola yang sangat rapi. Penegak hukum menyebut bahwa nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Namun sorotan tajam tertuju pada Sulawesi Selatan. Wilayah ini kerap dijuluki sebagai “ladang emas” bagi para garong BBM subsidi.
Kritik tajam datang dari para aktivis, media, hingga tokoh masyarakat. Mereka menilai aparat penegak hukum atau APH di wilayah ini seolah tak berdaya menghadapi para mafia BBM.
Bahkan, muncul dugaan keterlibatan oknum APH dalam melindungi jaringan penyelewengan solar subsidi.
Di tengah derasnya kritik, masyarakat Sulawesi Selatan yang peduli terhadap masa depan bangsa tidak tinggal diam. Mereka terus bersuara, meneriakkan harapan agar para pelaku ditindak tegas dan hukum ditegakkan tanpa tebang pilih.
Demonstrasi, diskusi publik, hingga pelaporan ke lembaga nasional digelar demi menuntut keadilan yang selama ini terasa abu-abu.
Permintaan paling kuat datang dari masyarakat agar SPBU-SPBU nakal yang terlibat dalam penjualan solar subsidi ke industri dicabut izinnya secara permanen.
Mereka menilai bahwa sanksi administratif tidak lagi cukup. Jika dibiarkan, kejahatan ini akan terus berulang dan semakin merusak tata kelola distribusi energi nasional.
Modus kejahatan solar subsidi juga menunjukkan kemajuan dari segi teknis. Mulai dari kendaraan dengan tangki modifikasi besar, barcode palsu hasil manipulasi data, hingga keterlibatan oknum yang mampu memanipulasi data pengiriman dan distribusi.
Ini bukan sekadar kejahatan ekonomi, melainkan kejahatan terorganisir yang menyentuh sektor vital negara.
Kondisi ini menantang pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan institusi hukum, untuk mengambil alih kasus-kasus besar yang mandek di daerah, termasuk di Sulsel sendiri.
Desakan publik agar dibentuk Satgas khusus pemberantasan mafia BBM makin menguat. Harapannya, kerja-kerja aparat hukum dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan bebas intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Jika kejahatan ini terus dibiarkan, maka cita-cita menuju ketahanan energi nasional hanya akan jadi slogan. Negara harus hadir dan bersikap tegas.
Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi harus menyasar aktor intelektual dan jaringan di belakangnya.
Kini, bola berada di tangan aparat penegak hukum dan pemerintah. Masyarakat sudah bicara, bukti-bukti sudah ada, dan kerugian negara terus terjadi.
Pertanyaannya, apakah hukum akan tetap tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau justru kini menjadi alat penjernih keadilan yang sesungguhnya?
(Bersambung)
