Close Menu
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Minggu, November 22
Indotim NewsIndotim News
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Home»HUKRIM»Tajuk: Tahun 2022 Polda Sulsel Tindak Mafia BBM Bersubsidi, Publik ingin Prestasi itu Terulang. Semoga! (Bag. 22)
HUKRIM

Tajuk: Tahun 2022 Polda Sulsel Tindak Mafia BBM Bersubsidi, Publik ingin Prestasi itu Terulang. Semoga! (Bag. 22)

Indotim NewsBy Indotim NewsApril 4, 2025Tidak ada komentar3 Mins Read
Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Share
Facebook Twitter Email WhatsApp

Fenomena penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi mencerminkan lemahnya kontrol distribusi dan masih adanya celah bagi praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas dan keuangan negara.

Oleh: Zulkifli M

Langkah-langkah yang pernah diambil oleh aparat penegak hukum (APH) pada tahun 2022 menjadi referensi penting dalam meninjau efektivitas penindakan hukum dan kolaborasi antar lembaga di Tahun 2025 ini.

Waktu mencatat, pada 2022, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel di menunjukkan keberanian dalam menindak pelanggaran distribusi BBM subsidi.

Pemanggilan 28 pemilik SPBU oleh Polda Sulsel menjadi langkah strategis untuk menguatkan kontrol dan memastikan bahwa distribusi subsidi tepat sasaran.

Langkah ini juga memperlihatkan respons cepat terhadap instruksi Mabes Polri, sekaligus menandai pergeseran dari pendekatan pasif ke tindakan preventif dan represif.

Tak hanya itu, investigasi di lapangan juga membuka fakta tentang modus baru penimbunan, seperti penggunaan kendaraan truk maupun pribadi berbahan bakar solar dengan tangki modifikasi.

Ini mengindikasikan bahwa pelaku penyalahgunaan terus mengembangkan strategi hingga detik ini, untuk menghindari pengawasan, sehingga APH dituntut untuk selalu adaptif dalam strategi pengawasan.

Pertamina Patra Niaga juga memiliki peran penting dalam proses pengawasan. Saat itu memberikan sanksi kepada 28 dari 643 SPBU di Sulawesi berdasarkan hasil laporan masyarakat dan investigasi internal.

Fakta ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APH, namun peran masyarakat dalam pelaporan dan kepedulian publik juga menjadi elemen penting dalam menekan praktik ilegal.

Namun, regulasi yang terbatas masih menjadi hambatan serius. Pertamina hanya berwenang memberi sanksi administratif terhadap SPBU mitra, sementara proses hukum terhadap pelanggaran berada di ranah kepolisian.

Celah regulatif ini memperlemah rantai pengawasan dan memberi ruang bagi pelaku untuk menghindari sanksi hukum yang lebih berat, sehingga kegilaan lara pelaku kejahatan garong Solar subsidi terus melenggang tanpa batas.

Publik saat ini juga mendorong agar tindakan tegas seperti tahun 2022 dihidupkan kembali di Sulsel.

Penimbunan BBM subsidi bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tetapi juga bentuk ketidakadilan sosial.

Kelangkaan BBM akibat praktik ini paling berdampak pada masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada subsidi.

Selain itu, Polda Sulsel ketika itu tegak lurus dan menunjukkan upaya pengamanan keuangan negara melalui pendekatan persuasif terhadap perusahaan yang memiliki tunggakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) BBM industri.

Dua perusahaan inisial S dan T telah bersedia mengembalikan kerugian negara melalui jalur dialogis.

Strategi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus bersifat represif, melainkan dapat melalui pendekatan kolaboratif untuk pemulihan kerugian negara.

Secara keseluruhan, penanganan masalah BBM subsidi di Sulawesi Selatan menuntut pendekatan holistik yang mencakup ketegasan hukum, partisipasi masyarakat, penguatan regulasi, dan sinergi lintas sektor.

Tahun 2022 merupakan sejarah penegakan hukum di Sulsel, seharusnya menjadi contoh bagaimana keberanian dan kolaborasi dapat menekan penyimpangan distribusi subsidi.

Tugas selanjutnya adalah menjadikan pengalaman tersebut sebagai standar operasional yang berkelanjutan, bukan sekadar reaksi sesaat terhadap tekanan publik.

Sebab itu, keseriusan aparat penegak hukum (APH) dalam menindak pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya solar subsidi, tercermin melalui berbagai upaya represif dan preventif yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Tindakan seperti pemanggilan pengelola SPBU, peninjauan langsung ke lapangan, serta pengungkapan modus-modus penimbunan termasuk penggunaan kendaraan modifikasi untuk pembelian berlebihan, menunjukkan komitmen APH dalam menjaga distribusi subsidi agar tepat sasaran.

Langkah ini tidak hanya penting untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat kecil yang sangat bergantung pada keberadaan solar subsidi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. (Bersambung)

SLIDER
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
Indotim News
  • Website

Related Posts

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Mengapa Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Dijerat Pencucian Uang?

November 17, 2026

LKBHMI Soroti Pencalonan Dasco, Tuntut Transparansi dan Penyidikan Penyadapan Tuntas

November 17, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

  • Berita Terkini
  • Post Popular

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Lapas Maros Ikuti Upacara Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Perkuat Semangat Pengabdian dan Integritas

November 20, 2026

Perkuat Semangat Pengabdian, Lapas Perempuan Sungguminasa Hadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bhakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026

November 19, 2026

Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan

November 18, 2026

Pastor Yance Yogi dari Intan Jaya; Uskup Merauke urus umat, bukan sibuk pemekaran wilayah

Mei 29, 2022

DPC Pandawa Pattingalloang Gowa Laksanakan Rapat Persiapan Pelantikan

Agustus 15, 2022

Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden

November 21, 2026

Antara WikiLeaks dan SBY, Siapa Bohong?

Agustus 1, 2014
Berita Terbaru
  • Esai: Publik Menanti Siapa “Jenderal” Bakal Tersangka Makar Penyadapan Presiden
  • Lapas Maros Ikuti Upacara Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Perkuat Semangat Pengabdian dan Integritas
  • Perkuat Semangat Pengabdian, Lapas Perempuan Sungguminasa Hadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bhakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026
  • Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan
  • Lapas Maros Kedepankan Pendekatan Humanis dan Berbasis HAM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Indeks Berita
© 2026 INDOTIM NEWS | by WebPro.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.