Mafia BBM solar subsidi di Sulsel telah menunjukkan kekuatan luar biasa yang dinilai mampu memperdaya aparat penegak hukum.
Oleh: Zulkifli Malik
Indikasi pelemahan hukum oleh para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi semakin nyata ketika praktik ilegal ini berlangsung tanpa hambatan berarti.
Keleluasaan yang mereka nikmati mencerminkan betapa lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat kecil.
Toh, indikasi pelemahan hukum terlihat dari minimnya tindakan tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM solar subsidi di Sulsel.
Para mafia ini mampu mengubah subsidi yang seharusnya untuk rakyat menjadi ladang bisnis yang menguntungkan mereka.
Kelemahan dalam penegakan hukum ini memberikan celah besar bagi para pelaku untuk beroperasi tanpa rasa takut akan sanksi hukum.
Lihat saja, di berbagai wilayah kabupaten di Sulsel, hampir setiap harinya video penyalahgunaan BBM Solar Subsidi memenuhi beranda akun-akun medsos nitizen dengan beragam ulasan dan komentar.
Padahal, perangkat hukum atau aturan undang-undang sudah ada dan jelas mengatur sanksi bagi pelanggaran ini.
Menelisik kembali perangkat hukum yang ada, seperti Undang-Undang Migas dan peraturan terkait distribusi BBM, sebenarnya sudah memadai.
Undang-undang ini memuat ancaman hukuman berat bagi mereka yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.
Namun, lemahnya implementasi di lapangan membuat undang-undang ini seolah tidak berarti. Ketiadaan penindakan tegas membuat para pelaku semakin berani dan merasa kebal hukum.
Daro dampak dari praktik mafia BBM solar subsidi jelas dan terang sangat merugikan.
Negara kehilangan miliaran rupiah dari subsidi yang diselewengkan, sementara masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat justru dirampas haknya.
Para pelaku merampok subsidi untuk kepentingan bisnis mereka, menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam, sehingga kebutuhan rakyat kecil diabaikan demi keuntungan pribadi yang tak terbatas.
Sementara, tantangan penegakan hukum di Sulsel, khususnya di Makassar, semakin berat akibat banyaknya oknum pengusaha BBM yang terlibat.
Lemahnya pengawasan dan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum membuat praktik mafia BBM subsidi semakin sulit diberantas di Sulsel.
Hal itu kembali dilakukan ulah oknum perwira di Polres Lutim yang belum lama ini fotonya viral tengah mengisi BBM Subsidi di salah satu SPBU di wilayah itu.
Mafia ataupun pelaku penyalahgunaan BBM Subsidi ini bukan hanya sekadar pelaku kejahatan, tetapi telah membentuk jaringan kuat yang sulit ditembus.
Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkuat pengawasan dan penindakan hukum.
Aparat penegak hukum (APH) harus berani mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu.
Implementasi teknologi dalam distribusi BBM juga perlu ditingkatkan untuk meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan para pelaku.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan praktik ilegal sangat penting untuk mendukung upaya penegakan hukum.
APH, masyarakat dan instansi terkait sebaiknya menyerukan kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk segera menghentikan aksi perampasan hak rakyat ini.
Mafia BBM solar subsidi di Sulsel harus diberantas demi keadilan dan kesejahteraan bersama.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Hanya dengan sinergi antara semua pihak, kita bisa memutus mata rantai kejahatan ini dan menciptakan sistem yang adil dan berintegritas. (Bersambung)
