Palu – 3 Satker dan 8 Satwil Polda Sulteng melaksanakan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di ruang Torabelo Polda Sulteng Selasa, (23/2/21).
Kegiatan pencanangan di pimpin langsung oleh Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Heri Santoso diikuti oleh 3 Satker Polda yaitu Itwasda, Biro SDM, Dit Lantas dan 8 Satwil jajaran Polres yaitu Polres Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Morowali Utara, Tojo una una dan Polres Banggai. Kegiatan ini juga di hadiri para Pejabat Utama Polda Sulteng serta undangan dari dinas dan instansi terkait yang ada di kota Palu. Untuk para Kapolres dilaksanakan melalui zoom meeting di wilayah masing masing.
Dalam sambutannya Wakapolda Sulteng Brigjen Heri Santoso menyampaikan bahwa kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan bentuk tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Polda Sulawesi Tengah menjadi zona yang berintegritas sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrat bersih dan melayani. Setelah kegiatan ini, 11 unit kerja yang telah ditetapkan membangun zona integritas WBK/WBBM segera membuat rencana aksi yang konkret disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (PAN RB) No 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi dan Pemerintah.
Mengakhiri sambutannya Brigjen Heri Santoso mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan predikat zona integritas WBK/WBBM.
Kepala Biro SDM Polda Sulteng Kombes Pol Mahedi Surindara pada kesempatan yang sama saat kegiatan pencanangannya zona integritas menyampaikan bahwa Biro SDM Polda Sulteng berkomitmen untuk membangun zona integritas dengan mengoptimalkan 6 komponen pengungkit zona integritas WBK/WBBM yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik di Biro SDM.
Lebih lanjut Mahedi menyampaikan bahwa disamping 6 komponen pengungkit ini, kami juga membangun sistem online dalam setiap pelaksanaan tugas termasuk survei tentang indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan Biro SDM dalam hal ini tentang pelaksanaan penerimaan anggota polri dan pelaksanaan assessment center yang kedepan akan melibatkan jabatan di luar polri.
“Harapannya disamping untuk meraih predikat zona integritas WBK/WBBM secara konkret tentu ada output peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Mahedi. (*).
