Balikpapan– Visi Indonesia tahun 2045 sesuai dengan RPJN adalah negara nustantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Diharapkan pada tahun 2045, pendapatan perkapita masyakat Indonesia sudah dengan setara maju, kemiskinan menuju 0 % dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya meningkat, dan intensitas emisi GRK menuju Net zero. Demikian disampaikan oleh Didik Darmanto,SSos., MPA, mewakili Kementrian PPN/Bappenas membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Rencana Awal Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025- 2045 di Hotel Golden Tulip, Balikapan, Senin (18/06).
Konsultasi publik ini diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk menjaring aspirasi masyarakat pada bidang pendidikan dalam rangka mempertajam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045. RPJPN baru yang mendeskripsikan target dan sasaran pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu sektor utama yang diharapkan bisa mewujudkan visi tersebut. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam masalah pendidikan. Tantangan itu ialah transisi demografi, transformasi struktural ekonomi dan perubahan lanskap pasar kerja, transformasi digital dalam pendidikan, kesenjangan pendidikan, demokrasi dan partisipasi publik, globalisasi dan kemitraan pembangunan, pembiayaan, dan tata kelola pendidikan.
“Diharapkan dengan konsultasi publik ini, kita dapat masukan agar kita bisa merancang lebih tajam dan menjawab tantangan ini,” ujar Didik.
Layanan pendidikan belum merata & kualitas pendidikan masih rendah, ketersediaan prasarana pembelajaran digital belum memadai, kualitas lulusan masih rendah juga menjadi isu-isu strategis yang dibicarakan dalam konsultasi publik ini.
Untuk menghadapi tantangan dan isu strategis Kementrian PPN/Bappenas telah mengembangkan rancangan tahapan dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan indikator indikator keberhasilannya.
Karena banyak daerah-daerah di Kalimantan yang masuk kategori 3T, Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, Prof. H. Ahmad Suriansyah, salah satu pembahas, menekankan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sekolah-sekolah inovatif di daerah-daerah tersebut. “Perlu upaya-upaya inovatif agar mempercepat kualitas pendidikan di daerah daerah perbatasan yang terpencil meningkat dan sama mutunya dengan daerah daerah lain,” terangnya.
Selain mendorong jangkauan pendidikan menjadi merata di daerah, dukungan untuk pendidikan informal, yang paling urgen menurut Dr. I Made Andi Purnomo, S.Pd., M.Pd, Dosen STAH Mpu Kuturan Singaraja, adalah peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat guru “Guru belum menjadi profesi yang menarik. Tidak seperti dokter, dosen dan lainnya. Perlu upaya untuk meningkatan kualitas dan kesejahteraan mereka. Hal ini harus menjadi prioritas dalam RPJN,’ ujarnya
Pembahas lain, Ibu Siti Badariah pendiri taman bacaan masyarakat (TBM) kampung baca Kampung Tanjung Saleh berharap dukungan pemerintah yang nyata terhadap gerakan literasi informal yang di daerah terpencil. “Kampung baca yang kami dirikan berada di daerah yang sangat susah dijangkau, tidak ada listrik dan jaringan telepon. Namun dengan semangat yang besar, program-program literasi tetap berjalan dengan baik. Kami berharap pemerintah mendukung pengadaan buku, infrastruktur dan lain-lainnya terhadap kegiatan literasi informal seperti yang kami lakukan,” usulnya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 di Balikpapan diikuti ratusan peserta baik secara luring maupun secara daring. Peserta berasal dari unsur tokoh agama, budayawan, akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berasal dari pulau Kalimantan, Sulawesi dan Bali.
RPJPN 2025-2045 akan ditetapkan pada Oktober 2023 dan akan menjadi acuan pembangunan bagi pemerintahan terpilih berikutnya. Seri Forum Konsultasi Publik ini didukung oleh INOVASI yang merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan
