Mafia BBM Solar Subsidi merupakan Akar Masalah yang Masih Luput dari Penindakan. Jika demikian, Keadilan hanyalah sebatas Ilusi saja?
Oleh: Zulkifli Malik
Ketidakberdayaan Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Selatan dalam mengungkap dan menindak mafia BBM Solar subsidi tak henti menjadi sorotan tajam.
Pemerintah mengucurkan subsidi senilai Rp5.100 per liter untuk memastikan masyarakat kecil mendapatkan hak mereka atas bahan bakar bersubsidi. Namun, kenyataannya, mafia memanfaatkan subsidi ini untuk keuntungan pribadi.
BBM Solar subsidi yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau, disalahgunakan oleh para mafia untuk dijual ke sektor industri dengan harga fantastis mencapai Rp11.000 per liter.
Sekali lagi, praktik ini telah merampas hak rakyat dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam.
Di beberapa wilayah kabupaten di Sulsel, penindakan terhadap penyalahgunaan BBM Solar subsidi memang telah dilakukan.
Berbagai operasi kecil berhasil mengamankan pelaku yang dikenal sebagai pelangsir atau pengepul.
Namun, masalahnya tidak berhenti di sana. Aparat hanya mampu menangkap kaki tangan mafia, sementara otak utama di balik jaringan ini masih bebas melenggang menjalankan bisnis mereka.
Ketidakmampuan untuk menyentuh para dalang mafia BBM menimbulkan pertanyaan besar tentang keberanian dan komitmen APH dalam menegakkan hukum secara menyeluruh.
Praktik mafia ini menjadi simbol dari lemahnya pengawasan dan ketidakadilan yang terjadi di sektor distribusi BBM Solar subsidi.
SPBU tertentu di Makassar, seperti di sekitar area galangan kapal atau pabrik besar, menjadi titik-titik utama praktik penyimpangan ini.
Publik sudah lama mengeluhkan aktivitas tersebut, namun penindakan yang dilakukan seolah hanya mengincar mereka yang berada di tingkat bawah, bukan mereka yang memiliki kendali atas rantai distribusi haram ini.
Jika penegakan hukum hanya menyasar pelangsir, sementara dalang utama tetap aman, maka keadilan hanya menjadi ilusi semata.
Dampak dari praktik ini sangat merugikan. Selain kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, masyarakat kecil yang bergantung pada BBM Solar subsidi harus menghadapi kelangkaan dan harga yang melambung.
Banyak nelayan, petani, dan pengusaha kecil yang terpaksa menghentikan aktivitas mereka karena tidak mampu membeli bahan bakar bersubsidi.
Para mafia tidak hanya merusak tatanan ekonomi masyarakat kecil tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang kian melebar.
Sudah saatnya APH di Sulsel mencontoh penindakan di daerah lain yang berani membongkar jaringan mafia BBM secara menyeluruh.
Jika dibiarkan, praktik ini hanya akan terus merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Publik tidak hanya membutuhkan bukti penangkapan pelangsir, tetapi juga aksi nyata dalam menyeret dalang utama ke meja hijau.
Tanpa langkah serius, upaya pemberantasan mafia ini akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak terselesaikan.
Sinergi antara pemerintah, APH, dan masyarakat harus diperkuat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih baik, dan keberanian untuk menghadapi kekuatan besar di balik bisnis haram ini, kita dapat memutus rantai mafia BBM Solar subsidi.
Hanya dengan komitmen seperti inilah, keadilan dan hak masyarakat kecil dapat benar-benar ditegakkan.
Jika tidak, Sulsel akan terus menjadi lahan subur bagi para mafia yang merampas hak rakyat demi keuntungan pribadi mereka.( Bersambung)
