MAKASSAR– Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Bersatu (AMPB) kembali menjadi perhatian, setelah sebelumnya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Cabang PT Pelni Makassar di Jalan Sudirman dan rencana aksi lanjutan kini menjadi perbincangan hangat.
Dalam demonstrasi sebelumnya, yang dipimpin oleh Idam, mahasiswa menuntut keterbukaan terkait pemenang tender BBM tahun 2024 yang melibatkan PT Wisan Petro Energi.
Namun, pertemuan mereka dengan Kepala Cabang Pelni Makassar, Darman, tampaknya belum mendapat jawaban yang memuaskan.
Darman, yang baru saja menjabat sebagai Kepala Pelni Makassar, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki informasi atau akses terkait kontrak kerja sama antara PT Pelni dan PT Wisan.
“Semua proses tender dan pengelolaan kontrak sepenuhnya berada di bawah kendali pusat. Kami di cabang hanya melaksanakan arahan dari pusat. Masalah tender dan pengawasannya diatur langsung oleh kantor pusat, bahkan dokumen terkait tidak ada di sini,” jelas Darman.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan teknis atas penyaluran BBM dilakukan oleh Sucofindo sebagai pihak yang ditunjuk.
Di tempat yerpisah Sabtu (15/3/2025) di Sekretariat Skarda, Kota Makassar, perwakilan dari 11 organisasi yang tergabung dalam AMPB, termasuk KAMI DPP, Garis Sulsel, HMI Komdak, dan lainnya, sepakat untuk melanjutkan perjuangan.
Mereka berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Wisan Petro Energi untuk mendalami dugaan ketidakwajaran yang sebelumnya sempat disinggung dalam aksi di Pelni.
Idam, selaku koordinator aksi, mengungkapkan adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh.
“Sebelum kami menduduki kantor PT Pelni, ada dugaan seorang oknum mencoba meredam kami dengan meminta nomor rekening. Hal ini menjadi alasan kuat bagi kami untuk menelusuri lebih dalam,” tegas Idam.
Rencana aksi ke PT Wisan Petro Energi menjadi langkah konkret mahasiswa untuk menuntut transparansi lebih lanjut.
Hingga berita ini ditulis, pihak PT Wisan Petro Energi belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi tersebut.
Para mahasiswa berharap aksi lanjutan ini dapat membuka tabir ketidakterbukaan yang selama ini mereka kritik, sekaligus menjadi jalan untuk memperkuat pengawasan publik terhadap proses pengadaan dan kerja sama yang melibatkan instansi besar. (**).
