Jakarta — Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI) menyoroti rencana pengusulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden.
Organisasi itu menilai proses tersebut harus dibuka untuk uji publik dan tidak boleh mengalihkan perhatian dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang masih berlangsung.
Keprihatinan itu muncul karena Dasco pada 5 November 2026 menyebut isu pencalonannya sebagai wakil presiden merupakan hoaks sekaligus mengaitkannya dengan dugaan pengalihan isu penyadapan ilegal.
Namun, pada 15 November 2026, sejumlah DPD dan DPC Partai Gerindra mulai menyatakan dukungan terbuka terhadap Dasco, termasuk dari Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua Barat Daya.
Juru bicara Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menyatakan dukungan tersebut merupakan aspirasi kader di seluruh Indonesia, meskipun pengusulan nama calon wakil presiden tetap menjadi hak Presiden.
Kondisi ini, menurut BAKORNAS LKBHMI PB HMI, menuntut klarifikasi publik mengenai hubungan antara dinamika pencalonan dan pernyataan Dasco sebelumnya.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata urusan konsolidasi partai politik.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih salah satunya; karena itu, prosesnya harus memperhatikan integritas, rekam jejak, komitmen HAM, dan kepercayaan publik.
Organisasi mahasiswa itu juga menuntut pengawasan DPR terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal tetap berjalan objektif.
Kapolri telah menyampaikan bahwa empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik, dengan sasaran yang diduga mencakup Presiden hingga mahasiswa.
Sejauh informasi publik, belum ada bukti terverifikasi yang menunjukkan keterlibatan Dasco dalam memerintahkan atau mengendalikan operasi penyadapan tersebut.
Meski demikian, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa ketiadaan bukti keterlibatan pidana tidak menghapus kewajiban pejabat publik untuk transparan, akuntabel, dan menjaga fungsi pengawasan DPR.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI akhirnya menuntut audit independen terhadap sistem penyadapan negara, pemulihan hak seluruh korban, serta penguatan regulasi penyadapan.
“Jangan biarkan polemik wakil presiden menenggelamkan hak korban penyadapan ilegal,” tegas organisasi dalam siaran persnya. (*)

