Harapan baru penegakan hukum yang adil, masih jadi penantian masyarakat di Sulsel. Di balik tongkat kepemimpinan kapolda baru, hukum diminta bersikap tegas untuk rakyat dan negara
Oleh: Zulkifli Malik
Penyambutan Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel pada Sabtu, 22 Maret 2025, di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, bukan hanya sekadar seremonial belaka.
Momen ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan, terutama dalam konteks penegakan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan.
Dengan latar belakang yang kuat dalam kepolisian, diharapkan Kapolda yang baru ini mampu membawa perubahan signifikan dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Salah satu fokus utama yang diharapkan dari kepemimpinan Irjen Pol Rusdi Hartono adalah penanganan kejahatan penyalahgunaan BBM Solar subsidi.
Kejahatan ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut.
Nah, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp5.150 per liter untuk BBM Solar subsidi. Harga asli solar seharusnya mencapai Rp11.950 per liter , namun masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter , dengan selisih harga tersebut ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Subsidi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan, seperti petani dan nelayan. Namun, penting untuk memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Namun, yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel, penyalahgunaan aliran dana subsidi BBM Solar ini menjadi isu yang sangat krusial.
Banyak pihak yang memanfaatkan celah ini untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak etis, sehingga mengorbankan kepentingan rakyat.
Beberapa bulan terakhir, sorotan tajam dari berbagai elemen terus menggema. Bahkan kalangan mahasiswa reka melakukan aksi unjuk rasa mengingatkan aparat penegak hukum atau APH mengambil tindakan hukum akibat ulah para mafia BBM Solar Subsidi yang melenggang tanpa Tersentuh hukum.
Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu menjadi sangat penting.
Kapolda Sulsel yang baru diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.
Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kesadaran kolektif untuk melawan kejahatan harus ditumbuhkan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.
Kejahatan penyalahgunaan BBM subsidi sering kali melibatkan jaringan yang kompleks, mulai dari oknum-oknum di lapangan hingga pelaku di tingkat yang lebih tinggi diduga kuat ikut menikmati aliran dana pelaku kejahatan tersebut.
Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Kapolda Sulsel diharapkan dapat membentuk tim khusus yang fokus pada pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.
Tim ini harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan operasionalnya.
Selain itu, transparansi dalam proses penegakan hukum juga menjadi kunci. Masyarakat perlu melihat bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelaku kejahatan, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat terbangun.
Kapolda Sulsel harus mampu menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan atau koneksi.
Dengan demikian, masyarakat akan lebih berani melaporkan tindakan penyalahgunaan yang mereka saksikan.
Pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Kapolda Sulsel dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat terkait penggunaan BBM subsidi.
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan proaktif dalam melaporkan penyalahgunaan yang terjadi di lingkungan mereka.
Ini akan menciptakan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam upaya menjaga ketaatan hukum.
Dalam jangka panjang, keberhasilan Kapolda Sulsel dalam menegakkan hukum akan sangat bergantung pada dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Kerjasama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum.
Dengan adanya dukungan yang kuat, diharapkan kejahatan penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan subsidi yang ada.
Akhirnya, penyambutan Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga harapan baru bagi masyarakat Sulsel.
Dengan komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum dan memberantas kejahatan, diharapkan Sulawesi Selatan dapat menjadi daerah yang lebih aman dan berkeadilan.
Penegakan hukum yang tegas dan berintegritas akan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang taat hukum dan sejahtera. (Bersambung)
