Publik Menanti Ketegasan Kapolda Baru Sulsel dalam Memberangus Mafia Solar Subsidi. Semoga penegakan hukum tak Menukik di level receh!
Oleh: Zulkifli Malik
Pergantian Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol. Rusdi Hartono kepada Brigjen Pol. Djuhan Dhani Rahardjo melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2193/IX/KEP/2025 diharapkan bukan sekadar rotasi jabatan semata sebagai wujud penyegaran di tubuh institusi ini.
Toh, di balik formalitas administratif itu, ada harapan besar sekaligus rasa curiga mendalam dari masyarakat. Sebab publik sudah terlalu sering menyaksikan pejabat datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak kinerja yang berarti.
Isu paling mendesak yang menunggu untuk dibongkar bukanlah kriminalitas jalanan biasa, melainkan kejahatan terorganisir bernama penyalahgunaan solar subsidi.
Belakangan ini di berbagai SPBU Sulsel, khususnya di Kota Makassar sendiri, antrean kendaraan rakyat tampak mengular setiap pagi.
Sopir truk, nelayan, hingga petani harus berebut dengan truk-truk misterius yang datang menyedot solar dalam jumlah tak wajar.
Ketika ditanya berasal dari mana, sebagian oknum aparat penegak hukum atau APH hanya mengangkat bahu, seolah mesin penyelewengan itu dianggap “urusan langganan tertentu”.
Selama masa jabatan Irjen Rusdi Hartono, memang ada beberapa operasi penyitaan jeriken dan kendaraan modifikasi serta truk penyedot solar subsidi.
Seperti pekan lalu, salahsatu polres telah melakukan rilis penangkapan truk pengangkut BBM Solar subsidi dan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan menjaring mobil truk pelangsir dan mengamankan dua orang.
Namun publik menilai gerakan yang dipertontonkan ke publik tersebut hanya menyasar “pemain receh” yakni sopir harian dan penadah kelas bawah.
Sementara aktor besar yang mengendalikan suplai di balik layar tetap nyaman menikmati uang negara dari balik meja pendingin ruangan.
Di sinilah Kapolda baru diuji, apakah keberanian penegakan hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, atau juga berani menyentuh mereka yang kebal hukum?
Struktur mafia solar subsidi di Sulsel bukan lagi sekadar isu, melainkan mekanisme industri gelap yang berjalan rapi.
Modusnya klasik, tetapi selalu berhasil, SPBU bersiasat, pengumpul bergerak, pengangkut menghilang, lalu solar murah itu berakhir di perut kapal besar, tambang ilegal, atau genset perusahaan proyek.
Semuanya berjalan harian, tanpa hambatan berarti. Jika sistem ini bisa bertahan bertahun-tahun, mustahil tanpa restu diam-diam dari oknum aparat maupun pejabat lokal.
Oleh karena itu, rakyat Sulsel tidak meminta hal muluk-muluk dari Brigjen Djuhan Dhani Rahardjo yang sebentar lagi menyandang status Irjen Pol.
Mereka tidak mengharap Kapolda berjargon manis atau rajin tampil di kamera. Yang publik inginkan hanya satu, lihat dan tindak siapa sebenarnya “raja minyak” di daerah ini.
Tidak perlu menyita jeriken untuk dipamerkan di konferensi pers, rakyat ingin melihat siapa pemilik truk, siapa penyandang modal, dan siapa pelindung mereka di balik layar.
Seorang aktivis mahasiswa di Makassar Sugiyanto pernah berkata dan berteriak pada aksi unjuk rasa di Mapolda Suksel “Jika polisi hanya menangkap sopir, itu bukan penegakan hukum, itu hanya latihan menangkap bayangan.”
Sindiran itu menyebar cepat di berbagai grup diskusi publik. Bukan tanpa alasan. Banyak yang menilai aparat selama ini hanya berani bertindak ketika kamera menyala, namun lunglai ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki akses telepon langsung ke pejabat pusat.
Kapolda baru harus menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan mafia BBM, melainkan budaya kompromi. Sebab yang membuat penegakan hukum lumpuh bukan kekuatan para pelaku kejahatan, melainkan keberanian aparat yang memilih “damai” sebelum bertindak.
Selama pola ini masih jadi tradisi, sulit berharap perubahan berarti di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar.
Namun publik juga tak sepenuhnya pesimis. Banyak yang meyakini bahwa pergantian Kapolda kali ini bisa jadi momentum besar bila dimanfaatkan dengan cerdas.
Jika Brigjen Djuhan memulai langkah pertamanya dengan menyasar aktor besar alih-alih kaki tangan, ia akan mendapat dukungan penuh rakyat.
Namun jika ia mengulang pola lama menangkap sopir, memfoto jeriken, lalu menggelar konferensi pers dramatis, maka masyarakat sudah tahu bahwa itu hanya babak pengulangan film lama.
Kapolda boleh berganti, tetapi masalah tidak boleh ikut dilupakan. Solar subsidi adalah hak hidup rakyat kecil dan anggaran subsidi besar dari negara, bukan komoditas untuk diperdagangkan oleh oligarki lokal.
Bila kepolisian ingin kembali dipercaya, mereka harus menunjukkan bahwa hukum memang punya taring yang bisa menggigit, bukan hanya menyalak.
Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Brigjen Djuhan Dhani Rahardjo. Apakah ia akan menjadi Kapolda pertama yang sungguh-sungguh berani menampar wajah mafia energi di Sulsel serta membarangusnya.
Atau akan menjadi nama baru yang kelak hanya dikenang sebagai pejabat yang lewat tanpa kesan?
Jawabannya akan ditentukan bukan oleh pidatonya melainkan oleh siapa yang pertama ia tangkap.
Dan rakyat Sulsel sedang menunggu. Dengan mata terbuka lebar. Rakyat di tengah gencarnya Transformasi Reformasi Polri berharap besar penegakan hukum tak pandang bulu! (Bersambung)
