Pembiaran terhadap kejahatan BBM Solar subsidi, dapat menjadi ancaman besar suksesnya Reformasi Polri.
Zulkifli Malik
Penyalahgunaan BBM solar subsidi di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar, tak berhenti menjadi sebab terjadinya kerugian yang dialami masyarakat kecil seperti nelayan dan sopir angkutan.
Pasokan solar subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka sering kali cepat habis di SPBU, menimbulkan ketidakadilan distribusi dan keresahan sosial yang mendalam.
Temuan dari berbagai kasus pengungkapan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam praktik mafia BBM tersebut.
Seperti yang acapkali di paparkan dalam tulisan ber edisi ini, seperti di Kabupaten Pangkep ditemukan penimbunan solar subsidi sebanyak 500 liter di sebuah rumah kos, menunjukkan modus penyimpanan tersembunyi.
Di Kabupaten Maros diamankan sekitar 2 ton solar subsidi dari sebuah rumah warga, serta di Kota Palopo ditemukan penimbunan sebesar 7.429 liter di sebuah gudang penyimpanan BBM.
Dugaan mafia BBM solar subsidi di Sulsel beroperasi dengan skala cukup besar; beberapa SPBU di Makassar diduga bekerja sama dengan mafia untuk mempermainkan distribusi solar subsidi. Mafia BBM ini diduga mengambil solar dalam jumlah ton-tonan dari SPBU dan lalu diedarkan secara ilegal.
Ada indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang diduga menerima setoran dari mafia BBM solar ilegal untuk melindungi aktivitas tersebut, memperparah keresahan masyarakat yang sangat sulit mendapatkan solar subsidi yang seharusnya haknya.
Polres Maros mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi dengan barang bukti berupa tandon penampungan solar subsidi sebanyak 13 buah tandon ukuran 1 ton dan penemuan 9 liter solar subsidi di lokasi tersembunyi.
Aktivitas penimbunan dan penjualan ilegal BBM subsidi di Sulsel terindikasi sulit diatasi karena adanya pembiaran dan perlindungan dari oknum aparat tertentu, yang menyebabkan mafia BBM bertahan dan terus merugikan negara serta masyarakat
Keterlibatan aparat yang justru seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan hukum, menimbulkan kekecewaan publik serta mempertanyakan integritas lembaga kepolisian.
Sementara, data dari Pertamina Patra Niaga menunjukkan bahwa pasokan solar subsidi ke Sulawesi Selatan secara kuantitas masih sesuai ketentuan.
Namun, kebocoran distribusi dan pengelolaan yang tidak optimal menyebabkan solar subsidi tidak sampai kepada penerima yang berhak, sehingga menggangu hak dasar masyarakat terutama yang bekerja di sektor transportasi dan perikanan.
Koordinator Wilayah LSM LIRA, Ahmad Zulkarnain, menegaskan perlunya Kapolda Sulsel mengambil langkah tegas dan segera mengusut tuntas seluruh jaringan mafia BBM, termasuk oknum polisi yang diduga turut bermain dalam bisnis ilegal tersebut.
Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi tidak terus berlanjut.
Masyarakat menuntut agar penanganan kasus ini dilakukan tanpa pandang bulu dan berdasarkan fakta hukum yang jelas. Proses penyelidikan yang terbuka dan tuntas sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, khususnya di masa reformasi yang sedang berjalan.
Pertamina Patra Niaga diharapkan melakukan audit internal secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan menutup celah kebocoran distribusi BBM solar subsidi.
Sinergi antara perusahaan negara dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar subsidi yang disediakan negara tepat sasaran.
Mabes Polri juga perlu terlibat aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa hambatan serta tidak melibatkan oknum-oknum yang memiliki konflik kepentingan dalam kasus ini di sejumlah wilayah Sulsel dan Kota Makassar.
Komitmen pimpinan Polri, khususnya Kapolda Sulsel menjadi sangat penting untuk membongkar praktik mafia ini secara tuntas.
Jangan sampai kegagalan menindak mafia BBM solar subsidi memperburuk citra reformasi Polri yang tengah digodok.
Publik sangat mengharapkan institusi kepolisian mampu menunjukkan perubahan nyata dengan menegakkan hukum secara tegas demi keadilan sosial.
Tentunya, Publik berharap Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol. Djuhandani Raharjo, dapat menjadikan masalah BBM solar subsidi sebagai agenda utama dalam mendukung reformasi Polri.
Penanganan kasus ini menjadi ujian keberhasilan kepemimpinannya dalam mengawal perubahan transparan dan profesional di tubuh kepolisian.
Dengan langkah yang tegas, transparan, dan berkeadilan, diharapkan Kapolda Sulsel mampu menghapus praktik mafia BBM solar subsidi dan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri sebagai penegak hukum yang bersih dan akuntabel. (Bersambung)
