Penanganan mafia BBM solar ilegal di Sulsel tak sebatas panggung sandiwara penindakan yang setengah hati. Benarkah tak ada tempat aman bagi para pelaku kejahatan ini?
Oleh: Zulkifli M
Sudah sangat jelas, kejahatan ini bukan hanya praktik biasa, melainkan jaringan mafia yang terstruktur dan sistemik, beroperasi ala cakar kekuasaan dan aparat yang seharusnya menjaga keadilan.
Namun, yang terjadi malah banyak indikasi pembiaran dan perlindungan oleh oknum penegak hukum yang mestinya mengawal ketat penyaluran solar subsidi demi keadilan sosial.
Publik harus disadarkan bahwa fenomena penimbunan solar ilegal yang terungkap belakangan bukan kasus tunggal, melainkan gambaran kegagalan serius aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara konsisten.
Contoh, Penggrebekan 9 ribu liter solar di Maros dan pengamanan ratusan ton solar ilegal oleh TNI sekalipun hanyalah puncak gunung es yang menunjukkan betapa rapuhnya kontrol aparat terhadap mafia BBM.
Sementara penangkapan yang dilakukan oleh Polres Gowa dua tersangka pelaku penyalahgunaan BBM Solar modus Pelangsir di dua tempat berbeda beberapa waktu lalu dan sudah dirilis di depan media, proses penegakan hukumnya tak jelas, bak tenggelam di dasar laut.
Toh, janji Kapolda Sulsel yang klise “tidak memberi ruang nyaman bagi pelaku kejahatan” diharap tak berubah menjadi kalimat kosong tanpa tindak lanjut jelas.
Praktiknya, para mafia ini masih mengalirkan solar subsidi dari SPBU ke industri secara bebas, sementara rakyat kecil yang berhak merasa terus dianiaya oleh sistem yang timpang dan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Yang lebih memprihatinkan, ada sinyal kuat bahwa proses hukum melindungi para pelaku besar dan hanya membidik orang-orang kecil di lapangan sebagai kambing hitam.
Pola ini semakin menegaskan ketidakberesan oknum penegakan hukum yang terkesan dininabobokan demi kepentingan pihak tertentu yang berkuasa di balik layar.
Solar subsidi yang mestinya menjadi penyangga ekonomi rakyat bawah kini disandera oleh oknum-oknum berkuasa yang melumpuhkan distribusi dan memicu kelangkaan.
Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah pemerintah dan rakyat yang harus segera dituntaskan bukan dengan pencitraan atau operasi semu, tapi dengan tindakan pembongkaran tuntas mafia.
Peraturan yang mengancam hukuman berat bagi penimbun dan mafia solar subsidi sudah ada, namun implementasinya bagaikan angin lalu, tanpa efek jera.
Ini membuktikan lemahnya supervisi dan keberpihakan aparat kepada keadilan yang sesungguhnya, sehingga kejahatan berulang dan semain merajalela tanpa hambatan berarti.
Masyarakat Sulsel sudah lelah dibohongi dengan janji-janji kosong penegakan hukum. Apa yang dibutuhkan adalah kebijakan tegas dari Kapolda dan jajarannya yang berani membongkar seluruh jaringan mafia, bukan hanya menangkap dalang kecil atau “mengamankan” operasi tanpa pengusutan tuntas.
Desakan pembentukan satgas khusus antimafia BBM yang datang dari berbagai pihak, termasuk legislator, mestinya menjadi alarm keras kepada aparat hukum di Sulsel.
Efektivitas kerja dan keberpihakan penegak hukum harus diuji dengan langkah konkret yang melibatkan berbagai elemen masyarakat agar tidak menjadi panggung sandiwara pengungkapan bersifat temporer.
Penguasa di Sulsel harus memahami bahwa kelangsungan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan keberanian aparat memberangus akar masalah subsidi solar, tak sebatas memadamkan api di permukaan yang mudah disulut kembali.
Jika Kapolda Sulsel gagal menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan mafia BBM, maka citra aparat keamanan di mata publik akan semakin menurun di tengah berjalannya Komisi Reformasi Polri. Apalagi, sebagai institusi yang sarang perlindungan para pelaku kejahatan terselubung.
Satu hal yang pasti, publik Sulsel menuntut penegakan hukum yang tidak pandang bulu, transparan, dan berani mengorbankan kepentingan segelintir mafia yang selama ini bersembunyi di balik kerjasama dengan oknum aparat.
Tanpa itu, penanganan BBM solar ilegal akan terus menjadi drama panjang yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum di Sulsel.
Paparan singkat analisis ini merupakan bentuk kegelisahan publik sekaligus menuntut transparansi dan keberanian penegakan hukum dari Kapolda Sulsel yang baru masih jauh dari harapan rakyat dalam memberantas mafia BBM solar subsidi. (Bersambung)
