Close Menu
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Kamis, November 19
Indotim NewsIndotim News
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Indotim NewsIndotim News
  • Berita
  • DAERAH
  • HUKRIM
  • EKOBIS
  • BIDIK LENZA
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • ADVERTORIAL
  • SOSBUD
Home»NASIONAL»KIPP: Jangan Normalisasi Cacat Prosedur Pencalonan Gibran
NASIONAL

KIPP: Jangan Normalisasi Cacat Prosedur Pencalonan Gibran

Indotim NewsBy Indotim NewsOktober 3, 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Share
Facebook Twitter Email WhatsApp

JAKARTA — Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2026, untuk menyoroti dugaan kecurangan elektoral dalam proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris  Jenderal KIPP, Brahma Aryana juga menyatakan yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan permohonan para pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

KIPP menilai sejumlah keterangan yang disampaikan dalam persidangan pembuktian telah memperkuat dugaan adanya cacat hukum material dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Organisasi tersebut menyoroti dugaan KPU tidak melakukan verifikasi faktual atas dokumen syarat kualifikasi pendidikan calon, khususnya terkait keabsahan ijazah dan mekanisme penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam pandangan KIPP, fakta persidangan tersebut menutup ruang bagi MK untuk menerima dalil formal KPU. KIPP menegaskan bahwa MK seharusnya mengedepankan keadilan substantif, menolak seluruh eksepsi KPU, dan memutus perkara secara progresif demi menjaga kepastian hukum konstitusional.

Menanggapi perkara tersebut, KIPP Indonesia menyampaikan enam tuntutan. Pertama, KIPP mendesak Majelis Hakim MK menolak seluruh eksepsi formal KPU RI dan mengabulkan permohonan pemohon, termasuk menjatuhkan putusan yang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

Kedua, KIPP mendesak Gibran mundur sementara dari posisi wakil presiden hingga keabsahan yuridis dan faktual seluruh kualifikasi administrasinya dapat dibuktikan secara terbuka di hadapan hukum.

Ketiga, KIPP meminta Bawaslu RI segera memproses dugaan pelanggaran administratif dan pidana pemilu, serta mengeluarkan rekomendasi resmi kepada KPU untuk membatalkan pencalonan Gibran.

Keempat, KIPP mendesak DPR RI mengambil langkah politik dan hukum yang konkret dengan memanggil KPU RI dan Bawaslu RI guna mengusut tuntas dugaan kecurangan elektoral serta kelalaian dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Kelima, KIPP meminta MK menolak segala bentuk normalisasi dugaan pelanggaran prosedural yang, menurutnya, dapat melemahkan tatanan negara hukum.

Terakhir, KIPP mendesak MK memerintahkan penyelenggara pemilu melakukan evaluasi menyeluruh atas regulasi dan instrumen pencalonan agar integritas pemilu serta kepemimpinan nasional di masa depan terjamin.

KIPP menegaskan bahwa putusan MK mendatang harus menjadi tonggak pemulihan demokrasi, dengan kepemimpinan yang dibangun atas legitimasi etika, kualifikasi hukum yang sah, dan kejujuran konstitusional.

SLIDER
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
Indotim News
  • Website

Related Posts

Mengapa Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Dijerat Pencucian Uang?

November 17, 2026

LKBHMI Soroti Pencalonan Dasco, Tuntut Transparansi dan Penyidikan Penyadapan Tuntas

November 17, 2026

TAJUK: Berkas 7 Tersangka BBM Subsidi di Makassar Dilimpah ke Kejaksaan, Negara Tekor Rp.67,9 Miliar!

November 16, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

  • Berita Terkini
  • Post Popular

Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan

November 18, 2026

Lapas Maros Kedepankan Pendekatan Humanis dan Berbasis HAM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan

November 18, 2026

Mengapa Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Dijerat Pencucian Uang?

November 17, 2026

Lapas Maros Sambut 17 Peserta Program Pemagangan Nasional Batch 3 Angkatan 2 Tahun 2026

November 17, 2026

Pastor Yance Yogi dari Intan Jaya; Uskup Merauke urus umat, bukan sibuk pemekaran wilayah

Mei 29, 2022

DPC Pandawa Pattingalloang Gowa Laksanakan Rapat Persiapan Pelantikan

Agustus 15, 2022

Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan

November 18, 2026

Antara WikiLeaks dan SBY, Siapa Bohong?

Agustus 1, 2014
Berita Terbaru
  • Lapas Maros Hadirkan Pengajian Rutin, Wujud Pembinaan Humanis dan Pemenuhan Hak Spiritual Warga Binaan
  • Lapas Maros Kedepankan Pendekatan Humanis dan Berbasis HAM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan
  • Mengapa Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Dijerat Pencucian Uang?
  • Lapas Maros Sambut 17 Peserta Program Pemagangan Nasional Batch 3 Angkatan 2 Tahun 2026
  • Lapas Maros Ikuti Imipas Fun Walk, Semarakkan Hari Bhakti Kemenimipas ke-2
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Indeks Berita
© 2026 INDOTIM NEWS | by WebPro.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.