Gowa — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemasyarakatan melalui penguatan tata kelola, optimalisasi kinerja, dan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendampingan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Selatan, Hernowo Sugiastanto, dalam kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ahmad Fanani, S.IP., M.Han., bersama Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mayjen TNI (Purn.) Ade Kurnianto**, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Tahun 2026 yang bertujuan melihat secara langsung implementasi standar pelayanan, efektivitas pelaksanaan tugas, serta kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dan akuntabel.
Setelah sebelumnya melaksanakan peninjauan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Kehadiran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imipas tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan dan standar pelayanan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan bersama Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan melakukan peninjauan terhadap penyelenggaraan pelayanan, kondisi fasilitas pendukung, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Sungguminasa. Peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan di lapangan sekaligus melihat berbagai aspek yang dapat terus dioptimalkan dalam mendukung peningkatan kinerja satuan kerja.
Kegiatan monitoring ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antara jajaran pusat, Kantor Wilayah, dan UPT. Melalui peninjauan langsung, pelaksanaan pelayanan dapat dievaluasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan sehingga langkah perbaikan yang dirumuskan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ahmad Fanani, menempatkan konsistensi penerapan standar pelayanan dan penguatan tata kelola sebagai aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemasyarakatan.
“Pelayanan yang baik tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kelengkapan administrasi, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap satuan kerja perlu memastikan bahwa prosedur pelayanan berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian. Kualitas pelayanan harus dapat dibuktikan melalui kinerja nyata dan manfaat yang dirasakan oleh penerima layanan,” ungkap Ahmad Fanani.
Penguatan tersebut menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan hasil. Setiap petugas diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pelayanan sehingga penyelenggaraan tugas dapat berjalan secara konsisten, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mayjen TNI (Purn.) Ade Kurnianto, memberikan perhatian terhadap pentingnya kesiapan organisasi, tanggung jawab petugas, serta pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas operasional satuan kerja.
“Kinerja organisasi yang baik harus didukung oleh kesiapan seluruh unsur pelaksana. Sarana dan prasarana harus dikelola dengan baik, setiap petugas memahami tanggung jawabnya, dan pelaksanaan tugas harus dilakukan secara konsisten. Dengan pengelolaan yang tertib dan terarah, kualitas pelayanan dapat terus dijaga dan ditingkatkan,” ungkap Ade Kurnianto.
Menurut arah penguatan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemasyarakatan memerlukan keterpaduan antara kesiapan fasilitas, kemampuan petugas, serta efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan berjalan secara optimal dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Hernowo Sugiastanto, menyampaikan bahwa kunjungan Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imipas merupakan momentum strategis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan sekaligus memastikan seluruh UPT terus melakukan pembenahan secara berkesinambungan.
“Kami memandang kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas kinerja jajaran Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Kehadiran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imipas memberikan penguatan bagi kami untuk terus memastikan setiap pelayanan dilaksanakan secara optimal, setiap fasilitas dikelola dengan baik, dan setiap petugas menjalankan tanggung jawabnya secara profesional,”ungkap Hernowo.
Hernowo menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui langkah konkret dan berkesinambungan. Menurutnya, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aturan dan fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan seluruh jajaran dalam mengimplementasikan standar kerja secara konsisten.
“Kami ingin memastikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan bukan hanya menjadi komitmen yang disampaikan dalam setiap kegiatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Setiap hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk memperbaiki proses kerja, meningkatkan efektivitas pelayanan, dan memperkuat akuntabilitas organisasi,” lanjut Hernowo.
Lebih lanjut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan menempatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan penting dalam menentukan langkah tindak lanjut pada masing-masing satuan kerja. Penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan yang semakin efektif dan responsif.
Kunjungan tersebut juga memperlihatkan pentingnya kesinambungan antara arahan kebijakan di tingkat pusat dan implementasinya di daerah. Melalui koordinasi yang terbangun, Kantor Wilayah diharapkan dapat terus mengawal pelaksanaan standar pelayanan serta memastikan setiap UPT memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan akan terus melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, termasuk mendorong penyempurnaan aspek pelayanan dan pengelolaan fasilitas berdasarkan hasil peninjauan serta arahan yang diberikan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola Pemasyarakatan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel, dengan menjadikan kualitas pelayanan, profesionalisme petugas, serta perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.
Sinergi antara jajaran pusat, Kantor Wilayah, dan UPT diharapkan terus menjadi kekuatan dalam menghadirkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat maupun warga binaan. (*)
