Ketika Dialog Belum Cukup Menghentikan Kekerasan Jalanan di Makassar. Masyarakat Diimbau Terlibat Menekan Kriminal Jalanan ini.
Oleh: Zulkifli Malik
Polda Sulsel telah memaksimalkan upaya menekan angka kriminalitas melalui semangat EWAKO (Empati, Waspada, Adil, dan Kolaboratif) yang diperkenalkan Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin sebagai pedoman kerja personel kepolisian sejalan dengan program Kapolri “Polisi Berama Masyarakat”.
Dalam konteks kejahatain jalanan, EWAKO tak sebatas slogan, melainkan ukuran nyata kehadiran polisi di ruang publik, kecepatan respons terhadap insiden, serta keberanian menindak pelaku tanpa diskriminasi.
Kapolda Sulsel telah melakukan sejumlah langkah kehadiran langsung di tengah masyarakat.
Pada 4 November 2026, ia melakukan kunjungan kerja ke Polres Maros dan kumpul bersama warga, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda. Kejahatan jalanan, narkoba, dan perselisihan antarkelompok menjadi agenda utama.
Pada 5 November 2026, Kapolda hadir di Polrestabes Makassar dan berdialog dengan Forkopimda Kota Makassar, Kapolrestabes, pemerintah kota, DPRD, TNI, Kejaksaan, seluruh camat, serta tokoh agama dan masyarakat.
Kunjungan tersebut penting sebagai bentuk kepemimpinan dan penguatan koordinasi lintas lembaga.
Setiap kunjungan, Kapolda menekankan bahwa persoalan perselisihan antar kelompok, kejahatan jalanan, balap liar, dan narkoba tidak dapat diselesaikan oleh Polri sendirian, sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, dunia pendidikan, serta masyarakat.
Namun, ketika tawuran dan perang kelompok masih terjadi berulang kali dalam hitungan hari, pertemuan formal semata belum cukup menjawab keresahan warga.
Kasus paling menyayat hati terjadi di Jalan Kakatua II, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, pada Rabu 4 November 2026 sekitar pukul 23.30–23.50 WITA.
Juga perkelahian kelompok antara warga Lorong 3 dan Lorong 4 berubah menjadi perang terbuka dengan penggunaan batu, petasan, senjata tajam, dan busur panah.
Dalam insiden itu, seorang buruh harian berinisial IA alias BD (51) tewas setelah terkena anak panah di leher, korban sempat dibawa ke RSUD Labuang Baji, tetapi dinyatakan meninggal dunia pada dini hari 5 November 2026.
Kasus Jalan Kakatua II menggambarkan peristiwa kekerasan kolektif yang menelan nyawa manusia. Dua korban lain turut terluka akibat busur, termasuk warga berinisial FD yang terkena panah di mata hingga harus menjalani operasi.
Fakta bahwa pelaku menggunakan busur panah menunjukkan eskalasi persenjataan yang serius dengan konflik lingkungan yang dulu mungkin berhenti pada lempar batu kini berubah menjadi pembunuhan di ruang publik.
Lebih memprihatinkan lagi, Kapolsek Mamajang AKP Tri Husada Wahyu Andromeda menjadi korban pembusuran saat berupaya melerai bentrokan. Ia terkena anak panah di betis kanan, dilarikan ke RS Bhayangkara Makassar, dan menjalani operasi pengangkatan busur.
Ketika pejabat kepolisian yang berada di garis depan untuk melindungi warga pun dapat menjadi target kekerasan, hal itu menunjukkan bahwa batas moral dan hukum dalam perang kelompok telah runtuh.
Namun, di balik semua langkah formal dan kunjungan kerja, menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik terkait kejahatan jalanan masih menjadi momok yang menakutkan warga Makassar.
Jika penindakan benar-benar dijalankan dengan serius, warga seharusnya tidak lagi hidup dalam ketakutan setiap malam, tidak lagi takut melewati jalan sepi, dan tidak lagi merasa bahwa kepolisian hanya hadir setelah korban jatuh.
Kegagalan memberangus geng motor, tawuran, dan perang kelompok bukan hanya soal angka penangkapan, melainkan soal kegagalan negara hadir sebelum darah tertumpah.
Peristiwa Mamajang terjadi hanya beberapa hari sebelum bentrokan lain pada 7 November 2026 di pertigaan Jalan Veteran Selatan–Jalan Rappocini Raya.
Dalam peristiwa tersebut, kelompok pengendara motor atau geng motor diduga menyerang warga, satu sepeda motor dibakar massa, dan polisi melepaskan tembakan saat mengamankan lokasi.
Rangkaian kejadian ini memperlihatkan bahwa kekerasan jalanan di Makassar tidak lagi terbatas pada satu titik atau satu kelompok, melainkan menyebar ke beberapa kawasan, khususnya di Makassar dalam waktu singkat.
Diketahui, Kapolrestabes Makassar telah mengambil langkah represif melalui patroli kamtibmas yang ditingkatkan. Dalam sepekan, 38 orang ditangkap atas berbagai kasus, termasuk penganiayaan berat, pencurian pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam, serta keterlibatan geng motor.
Lima di antaranya adalah pelaku pembacokan terhadap remaja berusia 13 tahun di Jalan Abu Bakar Lambogo.
Angka ini memperlihatkan bahwa kejahatan jalanan di Makassar tidak berhenti pada tawuran, tetapi juga mencakup begal, pencurian, pembusuran, dan penyerangan bersenjata tajam.
Oleh karena itu, Kota Makassar sedang menghadapi ujian nyata di tengah klaim “Polisi Bersama Masyarakat.”
Kunjungan Kapolda Sulsel ke Polrestabes Makassar, pertemuan dengan 15 camat se Kota Makassar, serta dialog dengan tokoh masyarakat adalah langkah awal yang tepat.
Namun, keberhasilan EWAKO tidak akan diukur dari jumlah forum yang digelar, melainkan dari apakah warga dapat berjalan malam tanpa takut, apakah kelompok geng motor berani berulah, dan apakah tawuran benar-benar berhenti sebelum menelan korban jiwa berikutnya. (*)
