Negara Disadap, Rakyat Dikhianati
Prabowo Diduga Disadap, Sigit Terseret, dan Rakyat Dibiarkan Tertekan.
JAKARTA — Dalam konferensi pers di Tebet, Sabtu (7/11), aktivis ’98 Bilung Silaen menyuarakan kecaman keras terhadap dinamika kekuasaan nasional.
Ia menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, terseretnya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus tersebut, serta bayang-bayang pengaruh politik yang terus melekat pada nama Joko Widodo.
Menurut Bilung, kasus ini bukan sekadar isu intelijen atau gosip politik. Baginya, ini adalah simbol krisis kepercayaan: negara yang seharusnya melindungi rakyat justru tengah dilanda konflik kepentingan di lingkaran penguasa.
“Kalau presiden saja bisa disadap, apalagi rakyat? Kalau presiden saja tidak aman di negerinya sendiri, lalu siapa yang bisa menjamin keamanan rakyat?” tanya Bilung Silaen dengan nada keras.
Bilung menilai dugaan penyadapan ini memperlihatkan ketidakpercayaan yang mendalam di tubuh kekuasaan.
Menurutnya, elite politik tidak hanya tidak percaya kepada rakyat, tetapi juga saling mencurigai di antara mereka sendiri.
“Elite saling mengintai. Elite saling merekam. Elite saling mengancam dengan rekaman. Elite saling menyimpan aib untuk saling menjatuhkan. Ini bukan pemerintahan. Ini mafia yang berebut tahta,” ujarnya.
Dalam pandangan Bilung, peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan negara tidak lagi berhenti pada kebijakan ekonomi atau sosial. Persoalan utamanya, kata dia, adalah perampasan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Rakyat Dibiarkan Berjuang Sendiri
Sementara pusaran politik terus berputar, Bilung menyoroti kondisi kehidupan rakyat yang menurutnya semakin berat.
Ia menyebut harga kebutuhan pokok yang tinggi, kesulitan mencari pekerjaan, gelombang PHK, tekanan terhadap buruh dan petani, serta beban ekonomi yang menimpa pengemudi ojek daring dan pedagang kecil.
“Beras mahal. Minyak mahal. Listrik mahal. Kerja tidak ada. PHK di mana-mana. Ojol kejar setoran sampai mati di jalan. Petani rugi. Buruh ditindas. Pedagang pasar gulung tikar. Mahasiswa lulus langsung jadi pengangguran. Itu kenyataan yang tidak bisa dibantah,” tegasnya.
Bilung menilai perhatian negara terlalu banyak terserap pada pertarungan politik dan intrik kekuasaan, sementara kebutuhan dasar rakyat justru terabaikan.
“Tapi yang diurus penguasa apa? Bukan perut rakyat. Yang diurus adalah siapa menyadap siapa, siapa pegang rekaman siapa, siapa masih setia pada Jokowi, dan siapa yang mau menjilat Prabowo,” katanya.
Bilung mengaitkan peristiwa ini dengan semangat Reformasi 1998. Menurutnya, penyadapan yang dulu menjadi alat represi terhadap rakyat kini bahkan diduga menyentuh lingkaran tertinggi kekuasaan.
“Inilah kemunduran paling memalukan sejak Reformasi 1998. Dulu kita tumbangkan Soeharto karena alat sadap dipakai untuk membungkam rakyat. Hari ini, 28 tahun setelah Reformasi, alat sadap itu dihidupkan lagi. Bedanya, sekarang bukan hanya rakyat yang disadap, presidennya pun disadap,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi Polri dalam kasus ini. Menurut Bilung, apabila mantan Kapolri benar terseret dalam perkara penyadapan, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin goyah.
“Kalau Sigit benar terseret, itu artinya Polri sudah bukan lagi pelindung rakyat. Polri sudah berubah menjadi alat perang antar elite. Dan kalau nama Jokowi tidak pernah hilang dari setiap pusaran, itu artinya transisi itu bohong. Yang terjadi bukan pergantian sistem, tapi pergantian boneka,” tegasnya.
Bilung menilai janji perubahan yang disuarakan pemerintahan Prabowo belum terwujud dalam kehidupan nyata rakyat.
Ia menyebut demokrasi semakin tertekan, kritik mudah dianggap ancaman, dan hukum dinilai tidak berlaku setara.
“Prabowo janji perubahan. Yang datang justru kemunduran. Demokrasi dicekik. Kritik dibungkam. Aktivis diintimidasi. Hukum tajam ke rakyat, tumpul ke penguasa. Ekonomi rakyat dibiarkan hancur, sementara elite sibuk bagi-bagi jabatan dan proyek,” ujarnya.
Bagi Bilung, rakyat tidak membutuhkan drama politik yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah kepastian hidup, lapangan kerja, keadilan, dan perlindungan negara.
“Rakyat tidak butuh presiden yang sibuk ketakutan disadap. Rakyat tidak butuh Kapolri yang sibuk membersihkan namanya. Rakyat tidak butuh mantan presiden yang sibuk mengatur dari belakang layar.”
“Rakyat butuh makan. Rakyat butuh kerja. Rakyat butuh keadilan,” tegasnya.
Aktivis 98 ini berharap penghentian politik perpecahan, intrik, dan penyalahgunaan alat negara. Ia menegaskan bahwa kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat, bukan dipermainkan oleh elite politik.
“Hentikan politik sadap-menyadap. Hentikan politik intrik. Kembalikan negara ini kepada rakyat. Jangan biarkan Prabowo, Sigit, dan Jokowi menyeret bangsa ini kembali ke era kegelapan, ke era di mana negara mengintai warganya sendiri,” ujarnya.
“Setiap tempat adalah Karbala.”
“Setiap waktu adalah Asyura.”
Tuhan bersama orang-orang yang berani dan benar. (*)
