Penanganan dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di Sulawesi Selatan tidak boleh berhenti pada pengumuman jumlah tersangka dan deretan barang bukti.
Polda Sulsel bersama jajaran Polres mengungkap 37 laporan polisi dengan total 45 tersangka dalam rangkaian penindakan sepanjang Maret hingga Mei 2026.
Capaian itu patut diapresiasi, tetapi ukuran keberhasilan sesungguhnya ialah ketuntasan pembuktian, pemulihan kerugian negara, dan terputusnya jaringan penyalahgunaan subsidi.
Tentunya, publik perlu memperoleh penjelasan yang jernih mengenai hubungan angka 45 dan tujuh tersangka.
Wah, angka 45 merupakan jumlah keseluruhan tersangka dalam rangkaian perkara BBM dan LPG bersubsidi, sedangkan tujuh tersangka yang menjadi perhatian dalam pengembangan dugaan pencucian uang berkaitan dengan perkara biosolar menggunakan kapal tanker MT Bakti 1.
Jadi, bukan jumlah tersangka yang menyusut dari 45 menjadi tujuh, melainkan cakupan pemberitaannya yang beralih dari keseluruhan perkara ke satu perkara tertentu.
Perkembangan penting disampaikan Bareskrim Polri pada 16 November 2026, Dittipideksus mengembangkan penyidikan perkara biosolar tersebut ke dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Pengembangan ini harus menjadi pintu untuk membongkar penerima manfaat, bukan sekadar memperpanjang daftar proses hukum.
Tujuh tersangka dalam perkara asal tidak boleh diperlakukan sebagai batas akhir penyidikan apabila bukti menunjukkan keterlibatan pihak lain.
Menurut pemaparan Dirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, perkara ini melibatkan pengangkutan biosolar menggunakan SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999, sebelum dipindahkan ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Keterlibatan beberapa kapal dan kegiatan pemindahan antarkapal patut menjadi dasar pendalaman mengenai pembagian peran, pengendalian operasi, serta pihak yang membiayainya.
Penegakan hukum harus menelusuri keseluruhan rantai kegiatan, bukan hanya orang yang ditemukan berada di lokasi.
Kegiatan tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026, dengan volume pemindahan tercatat sekitar 3.532 kiloliter dan kerugian negara yang disebut mencapai Rp67.904.375.000.
Besarnya volume dan nilai kerugian itu menuntut penjelasan terbuka mengenai bagaimana dugaan penyimpangan dapat berlangsung selama beberapa bulan.
Pemeriksaan terhadap pelaku harus berjalan beriringan dengan evaluasi atas pengawasan distribusi dan ketepatan penyaluran subsidi.
Dalam penyidikan perkara asal, Polda Sulsel telah memeriksa 43 saksi dan seorang ahli dari BPH Migas sebelum menetapkan tujuh tersangka.
Banyaknya pemeriksaan bukan dengan sendirinya jaminan kuatnya pembuktian, namun yang menentukan ialah keterhubungan alat bukti dengan perbuatan dan pertanggungjawaban setiap tersangka.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dijaga, sementara penyidik dan penuntut umum dituntut membangun perkara yang kokoh.
Barang bukti dalam perkara MT Bakti 1 meliputi dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa Alcon, satu kapal tanker, sekitar 120 kiloliter biosolar, serta dokumen terkait.
Angka 120 kiloliter merupakan barang bukti yang disita, sedangkan sekitar 3.532 kiloliter adalah volume pemindahan yang disebut tercatat selama periode kegiatan.
Pembedaan ini penting agar publik tidak mencampuradukkan besarnya barang bukti dengan keseluruhan volume yang sedang dipersoalkan.
Nah, berkas perkara tindak pidana asal telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atau P21 melalui surat nomor 9251 tertanggal 12 November 2026.
Status tersebut patut dicatat sebagai kemajuan proses, bukan diperlakukan sebagai putusan bersalah. Perhatian berikutnya harus diarahkan pada kelanjutan penanganan perkara, keterbukaan persidangan, dan pembuktian yang dapat diuji secara adil.
Bareskrim menyatakan pendalaman TPPU akan menjangkau aliran dana, pihak yang menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut.
Yang jelas, komitmen ini harus diwujudkan melalui penelusuran transaksi dan pengamanan aset sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai proses pidana berjalan, tetapi keuntungan yang diduga diperoleh dari penyalahgunaan subsidi tetap aman di tangan penerima manfaatnya.
Sebab itu, penanganan perkara ini harus melampaui panggung konferensi pers. Aparat perlu menjelaskan perkembangan perkara secara terukur, menindak siapa pun yang keterlibatannya terbukti, serta memastikan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum.
Ingat, subsidi adalah instrumen perlindungan rakyat, setiap dugaan pembelokannya harus dijawab dengan penegakan hukum yang tuntas, transparan, dan tidak berhenti pada pelaku lapangan, akankah? (*)

