Oleh: Zulkifli Malik
Ketika Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah “murni penegakan hukum,” publik berhak menerima pernyataan itu dengan sikap kritis, bukan ketaatan buta.
Dalam negara yang mengklaim berdaulat atas hukum, penegasan niat institusi tidak pernah cukup, yang menentukan adalah bukti, prosedur, dan kemampuan penyidikan menjangkau seluruh jejaring kekuasaan yang mungkin terlibat.
Kapolri menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak berkaitan dengan persaingan internal Polri maupun kepentingan tertentu.
Namun, pernyataan semacam itu pastinya menoreh pertanyaan di tengah publik, apakah “murni penegakan hukum” berarti penyidikan berhenti pada empat jenderal, ataukah negara berani membongkar seluruh rantai perintah, penerima manfaat, dan motif politik di baliknya?
Toh, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Mereka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap nomor telepon Presiden dan sejumlah pejabat negara.
Penetapan empat jenderal sebagai tersangka memang menunjukkan bahwa Polri tidak sepenuhnya menutup mata. Tetapi, dalam kasus yang menyentuh presiden, penetapan tersangka hanyalah pintu awal.
Publik juga tidak cukup diberi daftar nama, publik perlu tahu siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan mengapa perangkat negara dapat digunakan untuk mengawasi pemimpin tertinggi negara.
Dalam pemaparan di DPR, Kapolri disebut menjelaskan bahwa Listyo Sigit diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan kepada Ahrie Sonta, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp, serta menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur, melainkan penyalahgunaan institusi kepolisian sebagai alat kekuasaan terhadap presiden.
Kasus ini kemudian tidak dapat dilepaskan dari narasi politik yang lebih luas. Sejumlah pengamat dan politisi menilai dugaan penyadapan tersebut mencerminkan ketegangan antara lingkaran Presiden Prabowo dan lingkaran politik yang kerap dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Seperti paparan Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, misalnya, melihat kemungkinan kasus ini berakar pada keretakan relasi Jokowi–Prabowo yang memanas sejak 2025.
Seperti dikutip Pengamat politik Ridho Al-Hamdi, pemberitaan suara.com edisi Tanggal 6 November 2026 menyatakan adanya motif “saling sandera” antara Prabowo dan Jokowi.
Menurutnya, penyadapan diduga menjadi bagian dari upaya memantau pergerakan politik Prabowo melalui orang-orang yang masih memiliki kedekatan dengan orang tertentu.
Demikian Guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, pada pernyataan nya di kompas.com.edisi Sabtu 7 November 2026 juga menilai ada kemungkinan motif politik dalam kasus ini, meskipun ia tidak serta-merta menyebutnya sebagai makar.
Ia menduga mungkin ada pihak sipil dari partai politik besar yang terlibat, termasuk kemungkinan campur tangan Jokowi ketika sosok tertentu dipilih sebagai ketua umum partai.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan publik bukan rekaan, melainkan respons wajar terhadap pola kekuasaan yang belum dijelaskan secara transparan.
Lain halnya Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, di genPI.co edisi 14 November 2026 menduga kasus ini berkaitan dengan upaya melumpuhkan kekuatan politik Jokowi melalui pergantian besar-besaran pejabat internal Polri.
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaitkan kasus ini dengan dugaan skenario politik yang lebih besar, termasuk isu masa jabatan Prabowo yang pernah disebut Connie Rahakundini pada 2024.
Kembali, semua dugaan ini memang menuntut pembuktian, tetapi tidak boleh diabaikan begitu saja.
Di tengah derasnya spekulasi, Jokowi memilih menjawab singkat. “Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada.” Jawaban itu sah sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, tetapi tidak cukup untuk menenangkan publik yang menyaksikan nama mantan presiden terus muncul dalam narasi politik kasus ini.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka kemungkinan bahwa siapa pun, termasuk mantan presiden, dapat dimintai keterangan dalam kasus ini.
Pernyataan itu penting karena menegaskan bahwa tidak ada figur yang harus dilindungi dari proses hukum semata-mata karena status politiknya.
Namun, di sinilah letak kritik paling tajam dari publik, apabila Kapolri menegaskan kasus ini “murni penegakan hukum,” maka Polri wajib membuktikan bahwa pernyataan itu tak berkutat di lingkaran retorika saja.
Penyidikan harus berani menyentuh semua pihak yang relevan, termasuk lingkaran politik mantan presiden, tanpa diskriminasi dan tanpa tekanan politik.
Sementara itu, Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Trisno Raharjo, di suara.com edisi Jumat 6 November 2026 menegaskan pentingnya memisahkan antara analisis warisan jaringan kekuasaan Jokowi dan tuduhan bahwa Jokowi mengendalikan atau mengetahui penyadapan.
Yang pertama adalah analisis politik yang sah dan kedua, menuntut bukti hukum konkret.
Perbedaan ini harus dijaga agar publik tidak jatuh ke dalam dua kutub ekstrem dengan menghaluskan semua keterlibatan atau menjadikan spekulasi sebagai kebenaran.
Nah, kasus ini adalah ujian bagi Polri, pemerintahan Prabowo, dan demokrasi Indonesia.
Jika penyidikan berhenti pada empat jenderal tanpa menjelaskan motif politik dan jejaring kekuasaan di baliknya, pernyataan “murni penegakan hukum” akan terdengar seperti penghalusan, dan terkesan bukan penegakan.
Sebaliknya, jika negara berani mengusut semua pihak secara adil dan transparan, maka kasus ini dapat menjadi momen penting untuk menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan baik presiden maupun mantan presiden yang berada di atas hukum.
Penulis adalah Jurnalis IndotimNews.com

