Catatan Redaksi
INDOTIMNEWS– Penyalahgunaan BBM bersubsidi tak hanya berkutat ke pelanggaran administrasi distribusi energi, melainkan kejahatan ekonomi yang menggerus keuangan negara dan merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima perlindungan subsidi.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum kini mengembangkan perkara tersebut hingga ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pendekatan ini tak sebatas menghukum pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap penerima keuntungan, melacak aset, serta memutus rantai ekonomi kejahatan yang memungkinkan penyalahgunaan subsidi terus berlangsung.
Menelisik catatan hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Sementara itu, pengembangan perkara ke arah pencucian uang dilakukan dapat ditengok pada Pasal 607 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Dasar hukum ini menunjukkan bahwa negara memandang penyalahgunaan BBM subsidi sebagai tindak pidana berlapis, bukan sekadar pelanggaran sektor energi.
TPPU merupakan tindak pidana yang menyasar upaya menyembunyikan, menyamarkan, mengalihkan, atau memanfaatkan hasil kejahatan agar tampak sebagai kekayaan yang sah.
Dalam konteks BBM subsidi, hasil kejahatan dapat berupa margin penjualan kembali BBM bersubsidi, selisih harga terhadap BBM nonsubsidi, atau keuntungan yang diperoleh melalui manipulasi dokumen dan volume pengiriman.
Dengan demikian, TPPU menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang berasal dari kerugian negara.
Membuka kembali paparan Pakar hukum TPPU dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, yang ditulis infobanknews menegaskan, bahwa inti pengaturan TPPU adalah mengkriminalisasi pihak yang menikmati hasil kejahatan.
Menurutnya, pengaturan ini hadir untuk menutup celah ketika pelaku tindak pidana asal atau pihak terkait berusaha menyamarkan kekayaan yang tidak sesuai dengan sumber legalnya.
Dalam konteks penyalahgunaan BBM subsidi, prinsip tersebut relevan karena keuntungan ilegal kerap tidak berhenti pada pelaku pengangkut, tetapi menyebar kepada pemodal, penampung, dan jaringan distribusi.
Sementara pemerhati kebijakan publik dan pakar hukum, Prof. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H. pad pernyataan nya di investor.id edisi 30 Maret 2026, menilai penimbunan BBM bersubsidi sebagai kejahatan yang luar biasa dan secara sosiologis mencerminkan karakter korupsi.
Ia menekankan bahwa penyalahgunaan subsidi energi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan keadilan sosial karena mengambil hak masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi negara.
Demikian Dr. Yulianto Winarno, S.H., M.Hum., pakar hukum pidana dan lingkungan dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dapat menjadi pelanggaran berlapis.
Dalam perspektif hukum, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar regulasi Migas, tetapi juga berpotensi masuk ranah TPPU apabila hasilnya dialihkan, disamarkan, atau digunakan untuk memperoleh aset.
Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa penjeratan TPPU merupakan langkah yang proporsional dan diperlukan.
Dari sisi kebijakan penegakan hukum, Polri kerap menjelaskan secara eksplisit memerintahkan penyidik menelusuri aliran dana dan keuntungan hasil kejahatan menggunakan pasal TPPU, bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, yang pernah menjabat Wakabakreskrim Polri pada saya konfrensi pers 20 April 2026 lalu menyatakan bahwa penindakan tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pemodal, penampung, dan aktor di balik layar. Ia menegaskan,
“Siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, penampung, maupun aktor di balik layar, akan ditindak tegas dan diproses hingga tuntas.”
Demikian halnya Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, pada konferensi pers 16 November 2026 menjelaskan bahwa pengembangan perkara TPPU difokuskan pada penelusuran transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
Polri menerapkan metode follow the money dan follow the asset, yaitu menelusuri uang sekaligus aset yang diduga diperoleh dari penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pendekatan ini memungkinkan aparat mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk penerima manfaat dan pemilik aset.
Kasus tujuh tersangka di Sulawesi Selatan menjadi contoh nyata penerapan pendekatan tersebut.
Polda Sulsel menetapkan tujuh tersangka atas dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga biosolar bersubsidi, setelah memeriksa 43 saksi dan satu ahli BPH Migas.
Bareskrim Polri kemudian mengembangkan perkara tersebut ke dugaan TPPU melalui laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.
Modus operandi yang diungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, adalah penggunaan dokumen pembelian BBM nonsubsidi untuk menyamarkan pengangkutan BBM bersubsidi dengan volume jauh lebih besar.
Pelaku diduga membeli BBM nonsubsidi dalam jumlah kecil, tetapi memindahkan volume yang jauh lebih besar dari truk tangki ke kapal SPOB, lalu ke kapal tanker melalui metode ship-to-ship. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut tampak sebagai distribusi resmi.
Dalam perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk tangki, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 kiloliter biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Volume BBM bersubsidi yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar 3.532 kiloliter dalam lima kali pengiriman, dengan perkiraan kerugian negara Rp67.904.375.000 atau sekitar Rp67,9 miliar.
Penggunaan TPPU dalam kasus ini memiliki makna strategis. Jika tindak pidana asal hanya menyasar pelaku pengangkutan atau niaga ilegal, TPPU memungkinkan aparat menelusuri jaringan yang lebih luas, termasuk penerima keuntungan, pemilik aset, dan pihak yang membantu menyamarkan dana.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menjangkau struktur ekonomi yang memungkinkan kejahatan berlangsung.
Untuk itu, penjeratan TPPU terhadap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi merupakan bentuk perlindungan terhadap APBN, ketepatan sasaran subsidi, dan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini juga memberi efek jera bahwa keuntungan dari kejahatan ekonomi tidak dapat dinikmati secara bebas, karena negara memiliki instrumen hukum untuk melacak, membekukan, menyita, dan merebut kembali aset hasil tindak pidana tersebut. (*)

