Jakarta– PDI Perjuangan bereaksi keras atas adanya pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai wacana untuk memboikot dan menolak pelantikan Jokowi-JK mencederai demokrasi dan suara rakyat.
“Model kepungan kekuasaan tsb sudah tidak relevan lagi dalam alam demokrasi sekarang ini,” ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (2/8/2014).
Dia mengkritik keras pernyataan beberapa pihak termasuk politisi PKS Gamari Sutrisno yang akan memboikot pelantikan Jokowi-JK di MPR/DPR.
Hasto mengingatkan bahwa dalam berpolitik itu semua pihak harus menjunjung tinggi konstitusi. Sebab konstitusi merupakan nyawa dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
“Jadi kalau ada ancam mengancam hanya karena ambisi kekuasaan, selain mencederai suara rakyat, juga tidak elok dalam tradisi politik yang berkeadaban,” tegasnya.
Dia menjelaskan, dalam Pasal; 9 Ayat 2 UUD 1945 mengatur soal tata cara pelantikan presiden dan wakil presiden jika adanya pemboikotan dari DPR dan MPR.
“Tegas mengatakan bahwa jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang (termasuk aksi boikot), maka Presiden dan wapres bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-singguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung,” terangnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamari Sutrisno mengatakan KPU boleh saja menyatakan Jokowi – JK sebagai presiden terpilih. Namun, bisa saja koalisi permanen Prabowo – Hatta tak menghendaki pelantikan tersebut.
“Kalau kita hitung koalisi permanen ada 60 persen lebih di parlemen ini. Ketika mereka tidak menyetujui pelantikan dengan cara tidak menghadiri sidang umum MPR, bisa saja. Pansus bisa merekomendasikan itu,” kata Gamari. (Inilah.com)
