Polman– Pengadaan alat kesehatan (Alkes) cold chain, untuk Tahun anggaran 2014 senilai Rp. 767.700. 000, usai diumumkan di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, sayangnya, pihak Pejabat Pembuat Komitmen enggan merestui pengadaan yang termat dibutuhkan masyarakat daerah ini.
Dari data yang dihimpun di LPSE Kabupaten Polowali Mandar (Polman), Sulbar menyebutkan, bahwa berita acara hasil pelelangan pengadaan alkes tersebut dimenangkan oleh PT. Mitra Tunggal Abadi, sesuai dengan berita acara hasil pelelangan No.04/ALT-DINKES/POKJA-PB/ULP/2014 pertanggal 27 Juni 2014.
Artinya, hampir dua bulan pekerjaan ini sudah harus berjalan. Tetapi pihak PPK pengadaan alkes ini Dr. Sri hingga saat ini melakukan manuver untuk menahan pengadaan Alkes yang seharusnya dikerja oleh pemenang lelang.
Hal inipun mulai tercium dikalangan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Polman maupun yang di Makassar. Bahkan banyak pula yang menilai kebijakan PPK ini ditengarai bermuatan kepentingan atau persaingan sejumlah kontraktor yang kecele karena tidak keluar sebagai pemenang lelang.
Sementara itu, Ketua Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Polman, Dayan, yang dikonfirmasi mengaku, sesuai pepres 54 Tahun 2010 dan Pepres 70 Tahun 2012, jika ada sanggahan banding maka proses pelelangan dihentikan.
“Proses pengadaan ini dihentikan karena ada sanggahan banding dari peserta lelang ke pokja,” jelas Dayan via SMS telepon selularnya, Kamis (14/8/2014), tanpa menjelaskan sanggahan banding dari pihak mana dan tanggal permohonan banding.
Toh uniknya, proses sanggahan yang selayaknya diumumkan secara online di situs LPSE, namun menurut sang Ketua ULP ini, dilakukan secara offline.
Namun sayang, Ketua PPK yang dikenal enggan menyetujui dilaksanakannya pengadaan ini kertika dihubungi enggan memberi komentar.
Di tempat terpisah, Rahman Ramli, SH, aktifis Gerakan Penuyelamat Uang Negara (Gempur) Sulselbar, ketika ditanya terkait sanggahan banding, ia mengaku bahwa sanggahan seharusnya dilakukan 5 hari setelah pengumuman.
“Itukna jelas aturannya di Pepres No.70 Tahun 2012 dengan petunjuk tehnisnya menyatakan selambat-lambatnya sanggahan itu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang,” jelas Rahman.
Menyeruak pula indikasi yang beredar di lingkup rumahsakit Polman jika ada salahsatu perusahaan yang akan didongkrak, namun harus takluk dengan persaingan lelang tersebut. (Zulkifli) bersambung!
