Makassar– Bantuan hibah dan bantuan keuangan pemerintah untuk desa-desa di kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat berkisar 5.6 milyar rupiah.
Hal ini merupakan perkiraan 50% anggaran Tahun 2011 yang sampai saat ini belum ada menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada publik.
Informasi yang dihimpin menyebutkan,dana ini dialokasikan ke pedesaan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan atau pengembangan kemandirian masyarakat melelui peningkatan kapasitas masyarakat.
Haruna Rahman SH, MH ketua Lentera Sulselbar mengatakan, temuan hasil audit BPK tahun 2011 – 2012 sangat sarat penyimpangan yang seharusnya di proses ke rana hukum.
“Kalau melihat adanya penyimpangan dalam pengelolaam anggaran seharusnua dirujuk ke ranahukum,” ucap Haruna Rahman, Rabu (21/8/2014).
Menurutnya, danah hibah ADD yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat kabupaten mamuju Utara. Karena itu, kejaksaan dan Tipikor harus turun tangan karena berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU no 31 tahun 1999 tentang TIPIKOR sudah terpenuhi. (Win)
