Makassar– Rencana perubahan pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat ke Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pemilukada) mengundang keprihatinan di kalangan akademisi.
Terutama para akademisi yang merupakan aktivis mahasiswa dan ikut turun memperjuangkan hak konstitusi rakyat, saat era reformasi puluhan tahun lalu.
Pengamat Politik sulsel Arqam Azikin yang juga Akademisi Mahasiswa Kota Makassar meminta agar Mahasiswa duduki gedung DPR RI sebagai penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut karena dinilai ada unsur kepentingan yang akan mengulang masa orde baru.
Ia berharap konsilidasi yang dibangun oleh masyarakat sipil bisa pendapat perhatian mahasiswa dan masyarakat luas menolak RUU ini.(RG)
