Pengamat Hukum Nilai Kejaksaan Terlalu Paksakan Kasus PLTS Tanpa Bukti Mendasar

Makassar– Pengamat Hukum Kabupaten Sinjai, Ahmad Djaelani SH. menilai Kasus Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Pulau sembilan yang telah bergulir dan menetapkan dua orang tersangka terkesan dipaksakan, tanpa bukti yang mendasar. Pasalnya, Pihak Kejari Sinjai melakukan penahanan kepada Kepala Dinas ESDM Andi Mulawangsyah dan Pihak Rekanan Direktur PT. Panrita Elektrikal tanpa dasar yang kuat. Ahmad Djaelani, SH selaku Pengamat Hukum Kabupaten Sinjai via handphone, Kamis (25/9) mempertanyakan penahanan kedua tersangka yang sudah cukup lama. Namun hingga saat ini belum ada pengembangan tersangka dan kejelasan tentang kapan kasusnya disidangkan. “Salah satu indikatornya dapat dilihat dari perkembangan kasus ini mulai dari ditetapkannya Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sinjai, A. Mulawangsa sebagai tersangka pada (24/5/2014) lalu Dan ditahan pada (8/7/2014) lalu, sampai menjelang bulan oktober 2014 belum ada kejelasan pengembangan tambahan tersangka kemudian kejelasan akan dilimpahkannya kasus ini ke pengadilan Negeri Sinjai belum ada tanda-tanda,” ungkap Djaelani. Karena itu, Ia menganggap bahwa kinerja Kejari Sinjai patut dipertanyakan keprofesionalitasnya dalam menangani kasus korupsi. “Kalau memang pihak Kejari sinjai sudah cukup buktinya, para tersangka sudah seharusnya disidangkan apa lagi yang ditunggu inikan prosesnya sudah hampir enam bulan lamanya dari ditetapkannya Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sinjai, A. Mulawangsa sebagai tersangka. Jangan hak perogratif selaku warga Indonesia dihalangi,” terangnya. Kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menelan anggaran sebanyak Rp2,7 Miliar bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 pada dinas ESDM Kabupaten Sinjai yang kejari sinjai telah menetapkan cuma dua orang tersangka yakni Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sinjai, Andi Mulawangsa selaku Kuasa Pengguna Anggaaran (KPA)dan pihak rekanan Pimpinan PT. Panrita Elektrikal H. Ambo Upe. (Eghy)