Laporan Masih Berproses Di Ditjen Pajak Terkait Penghidaran Pajak , PT. HGP Kembali Beroperasi Pabrik Beton Di Gowa Yang Diduga Illegal, Beranikah Penegak Hukum Menindak?
GOWA– Forum Pemuda Pemerhati Lingkungan (FPPL) Sulawesi Selatan Melalui Ketua Umumnya Imran Wahyudi Saat Ditemui Di Warung Kopi Di Sekitaran Sungguminasa, Mengatakan Kembali Menyoroti Dan Akan Terus Mengawal Ini Karena Ini Bukan Hanya Soal Perizinan Atau Isu Lingkungan Saja, Akan Tetapi Ini Bagaimana Bisa Menyelamatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Lagi Dan Lagi Bukan Berhenti Beroperasi Walau Tak Mengantongi Izin Untuk Beroperasi Karena Ketidak Sesuaian Tataruang Lagi Sejak Perda Nomor 15 Tentang RTRW Tahun 2012 Diterbitkan, Pabrik Batching Plant Yang Beroperasi Di Kel. Romang Kecamatan Somba Opu Ini Kembali Nampak Masih Beroperasi Walau Sudah Diberikan Teguran Oleh Satpol PP Gowa, Pemilik Perusahaan Sama Sekali Tidak Mengindahkan Hal Tersebut,” tegas Imran, Minggu (23/1).
Karena Pabrik Tersebut lanjut Imran, Memiliki Beberapa Proyek Yang Harus Diselesaikan, Dan Itu Juga Yang Membuat ia Bertanya-Tanya Bagaimana Bisa Pabrik Illegal Menyuplai Material Ke Pekerjaan Yang Memakai Anggaran Pemda/Pemkot Maupun Dana Lainya Yang Sumbernya Dari Negara.
“Belum Usai Terkait Pabrik Batching Plant Ilegal Dari HS Cs Yang Masih Bereporasi Walau Tidak Mengantongi Izin, HS Cs Kembali Mendirikan Pabrik Beton Di Kecamatan Somba Opu Yang Kami Duga Juga Melanggar Perda Nomor 15 Tentang RTRW Tahun 2012 Dan Informasi Yang Kami Dapatkan Dari Kadis Lingkungan Hidup Juga Membenarkan Bahwa “Iya Pabrik Beton Tersebut Tidak Mengantongi Izin,” cetusnya.
Lanjut Imran Mengatakan, Bahwa Seharusnya Pemda Gowa Melalui Penegak Perdanya Yaitu Satpol PP Seharusnya Sudah Melakukan Penindakan Dan Sebenarnya Satpol PP Sebagai Penegak Perda Jangan Menunggu Ada Laporan Baru Bertindak Seharusnya Ketika Ada Bagunan Maupun Pabrik Yang Dalam Zonasinya Melanggar Perda RTRW Harusnya Ditindak dan Berharap Kepada DPRD Gowa Untuk Bisa Menjalankan Fungsi Pengawasannya Terkait Ini.
“Jangan Takut, Apalagi Akhir-Akhir Ini Beberapa Informasi Yang Sangat Mencoreng Marwah DPRD Gowa Terkait Isu Dugaan Suap Yang Beredar Dikalangan Di DPRD Gowa Itu Sendiri,” ucap Imran.
Terakhir Imran Mengungkapkan Ke Awak Media Bahwa Pemda Gowa, DPRD Gowa Dan Penegak Hukum Untuk Bisa Mengambil Tindakan Yang Keras Terkait Ini Dan Menutup Pabrik Yang Tidak Mengantongi Izin.
“Siapa Pun Itu, Jangan Terkesan Takut Karena HS Ini Dekat Dengan Bupati Gowa, Karena Pada Prinsipnya Tidak Ada Boleh Yang Kebal Hukum,” tutup Imran.(*)
