Gowa – Masa Dari Koalisi pemerhati korupsi sulsel kembali membawa tuntutan adalah segera Memeriksa pekerjaan perusahan PT. Lompulle dugaan milik haji Haerudin atas kasus yang melibatkan terdakwa gubernur Non aktif NA, segera memeriksa seluruh PT yang ada di Sulsel Selasa, (22/11/2022).
“Terduga melakukan korupsi sesuai hasil laporan BPK dan mengauditnya serta tangkap dan adili oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sulsel,” ujar asrul selaku jendral lapangan.
Selain itu aksi yang dilakukan sebagai upaya mengevaluasi, membidik tersangka baru pada kasus suap/gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang ada di Sulsel yang juga erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh gubernur nonaktif NA terkhusus PT. Lompulle yang berada disopeng yang katanya sangat kebal dan bebal hukum. Ujar arga selaku masa aksi dalam orasinya.
Lanjut, aksi ini adalah upaya untuk menginformasikan kepada pihak yang berwenang untuk pro Aktif dalam mengusut tuntas prosalan kegiatan Kolusi, korupsi dan Nepotisme yang marak terjadi di SULSEL
Adapun PT yang diduga bermasalah. PT. Lompulle, PT Bawa karaeng Lestari, PT. Utari Prima Sejahtera, PT. Amin jaya, PT. Karya subur teknik Utama, PT. Ridwan jaya Lestari, PT. Rahim Multi Sarana, PT. Mega bintang Utama, PT. Rahmat Utama Mulia, PT. Rizkiyah
“Berdasarkan hasil investigasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa proyek yang bermasalah khususnya PT. Lompulle,” pungkas.
Aksi tersebut mendapat respon baik dari pihak kasi Pidum, ” Kasi pidum memberikan waktu selama satu minggu untuk melakukan pedalaman kepada pihak Kontraktor yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi berdasarkan temuan BPK tahun 2019.
“koalisi pemerhati korupsi sulsel akan kembali melakukan aksi besar-besaran dipekan depan dengan mengundang seluruh elemen yang ada Sulsel jika kejati sulsel tidak segera melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap kontraktor yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi berdasarkan temuan bpk tahun 2019,” tegas Asrul selaku jendral lapangan.
Tuntutan:
1. Mendesak kejati Sulsel dan Mapolda Sulsel untuk adili semua Oknum yang terlibat dalam proyek infrastruktur 2019 yang berdasarkan temuan BL
(BPK) sekira ada banyak proyek yg bermasalah dalam temuan BPK diantaranya.
PT. LOMPULLE dan PT Lainnya.
2 . Mendesak Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi proyek infrastruktur berdasarkan temuan BPK 2019
3. Mendesak Kejati Sulsel untuk segera memanggil dan memeriksa semua kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut berdasarkan temuan BPK tahun 2019.
4. Tegakan supremasi hukum. (*)
