POTA — Ratusan warga dari kalangan petani, nelayan, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Petani Nelayan Mahasiswa Menggugat kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Camat Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Senin (29/9).
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes pertama yang digelar tiga minggu lalu. Keresahan masyarakat semakin memuncak sejak kebijakan baru Pemerintah Daerah Manggarai Timur diberlakukan, yakni rekomendasi pembelian BBM untuk kebutuhan pertanian dan perikanan harus diurus melalui Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Ekbang Migas.
Kebijakan tersebut dinilai mempersulit akses masyarakat kecil karena jarak dan birokrasi yang berbelit.
Dalam orasi bergantian, para demonstran menuntut agar kewenangan penerbitan rekomendasi dikembalikan ke tingkat desa dan kelurahan demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Mereka menilai pemerintah daerah abai terhadap kondisi petani dan nelayan yang membutuhkan BBM untuk mengairi lahan jagung, bawang, serta mengoperasikan perahu dan alat tangkap ikan.
Selain mendesak pemerintah daerah, massa aksi juga menuntut manajemen SPBU Pota agar tetap memberikan layanan pembelian BBM menggunakan jeriken, seperti yang selama ini dilakukan masyarakat.
Situasi sempat memanas saat aparat keamanan berupaya membubarkan massa sebelum audiensi berlangsung.
Beberapa peserta aksi menuding adanya oknum yang diduga dikirim oleh pihak tertentu untuk memprovokasi massa dengan membawa minuman beralkohol.
“Kami hanya meminta pelayanan tidak dipersulit, tapi mengapa kami diperlakukan seperti musuh?” teriak salah satu peserta aksi.
Di hadapan massa, Baba Cong selaku perwakilan manajemen SPBU Pota berjanji akan memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat paling lambat esok hari.
Ia menyebut pihaknya masih menunggu koordinasi final dari pihak kecamatan dan dinas terkait mengenai kebijakan pembelian solar dan pertalite maksimal 10 liter per hari bagi masing-masing petani dan nelayan.
Namun ultimatum pun dilayangkan. Sugianto, Koordinator Aliansi Petani Nelayan Mahasiswa Menggugat, menegaskan bahwa jika hingga Kamis depan belum ada keputusan jelas, maka aksi akan dilanjutkan ke jilid III dengan jumlah massa yang lebih besar.
Ia bahkan menyatakan bahwa masyarakat dan mahasiswa sepakat untuk menolak kedatangan Bupati Manggarai Timur di wilayah Sambi Rampas apabila tuntutan mereka diabaikan.
“Hari ini kami datang baik-baik. Jika hak kami sebagai rakyat kecil tetap disia-siakan, maka kami akan datang kembali dengan cara yang lebih besar dan lebih tegas,” tutup Sugianto disambut sorakan massa.
Aksi berakhir dengan pengawalan ketat aparat sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah daerah. (*)
