Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan tegas mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh jamaah dalam pelaksanaan ibadah Haji. Melalui pembentukan Pansus khusus, DPR RI memperlihatkan komitmennya untuk mengatasi berbagai isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah Haji yang suci dan krusial bagi umat Islam di Indonesia Rabu, (10/7/2024).
Pansus Haji ini didirikan dengan tujuan utama untuk mengawal dan memastikan transparansi dalam manajemen dana serta pelayanan kepada jamaah haji. Langkah ini juga diharapkan dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas proses administrasi yang terkait dengan ibadah Haji, sehingga hak-hak serta kesejahteraan jamaah dapat terjamin secara optimal.
Anggota DPR RI dari berbagai fraksi dan komisi terkait menyatakan kesediaannya untuk bekerja keras dalam Pansus ini, dengan fokus pada peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan dana haji, pelayanan kepada jamaah, serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah Haji yang aman, nyaman, dan teratur.
Sementara itu, Salah satu anggota Lintas Aktivis Sulawesi Selatan Indonesia, M. Agung Mengungkapkan, Langkah ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan lembaga masyarakat sipil yang mengharapkan agar proses penyelenggaraan ibadah Haji dapat berjalan dengan lancar dan penuh integritas.
“Apa yang menjadi langkah dan ikhtiar DPR RI untuk membentuk pansus haji saya fikir langkah yang baik, karena ternyata kita menemukan banyak penyelenggara haji yang tidak melalui proses seleksi akan tetapi bisa masuk menjadi penyelenggara. Kita harus menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi sampai pada pengelolaan dana dan fasilitas haji,” Ungkap M. Agung.
M. Agung, salah satu anggota Lintas Aktivis Sulawesi Selatan Indonesia, menyatakan bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat mengingat adanya kasus-kasus penyelenggara haji yang tidak melalui proses seleksi yang memadai.
“Kita harus menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi sampai pada pengelolaan dana dan fasilitas haji,” ujar M. Agung. (Asri)

