Penangkapan dua kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB) jenis Sania dan Sukses Rahayu 999, beserta tujuh unit mobil tangki oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaleral) VI Makassar, menandai aksi penegakan hukum maritim yang krusial terhadap dugaan distribusi solar ilegal.
Hasil dari operasi ini telah menyebar ke publik melalui media massa dengan mengamankan total 106 kiloliter solar bersubsidi tanpa dokumen sah, yang tidak terdaftar di PT Pertamina, sehingga menyoroti modus operandi sindikat bahan bakar minyak (BBM) ilegal di wilayah timur Indonesia.
Detailnya mencakup muatan 90 KL di SPOB Sania dan 16 KL di SPOB Sukses Rahayu 999, dengan tujuh mobil tangki berwarna putih-biru (kapasitas 5.000–24.000 liter) yang baru mengisi di dua SPBU berbeda sebelum bongkar muat sembunyi-sembunyi.
Pengungkapan ini, dirilis secara resmi oleh Komandan Kodaleral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz melalui konferensi pers 25–27 Februari 2026 di Markas Kodaleral VI Makassar, melibatkan media nasional dan lokal, sekaligus menegaskan komitmen pendalaman jaringan sindikat hingga ke akar rumput.
Dalam menanti kelanjutan penegakan hukum kasus ini, transparansi awal semacam ini selaras dengan hak publik atas informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meskipun berpotensi mengganggu proses investigasi lanjutan.
Namun, hingga Maret 2026, penanganan kasus belum menghasilkan pembaruan publik signifikan, seperti pengungkapan identitas pemilik kapal dan truk, meskipun Kodaleral VI berencana melakukan gelar perkara dan menyerahkannya ke Polda Sulawesi Selatan.
Ketidakjelasan asal-usul solar dari SPBU serta rantai distribusi memicu spekulasi masyarakat tentang keterlibatan aktor besar, yang bertentangan dengan prinsip command responsibility dalam hukum maritim, di mana pemilik menjadi subjek pidana pokok.
Status kasus yang tetap misterius pasca rilis media menimbulkan dugaan impunitas atau hambatan birokrasi, mengancam hak konstitusional publik atas kelanjutan proses hukum dan menekankan urgensi koordinasi antar lembaga sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Melihat sisi penegakan hukum yang sehatusnya, kasus ini dapat menjerat pelanggaran berlapis yang relevan secara nasional. Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pasal terkait SPOB tanpa sijil keselamatan) mengancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda ratusan juta rupiah. Kedua, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjerat penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi dengan ancaman hingga 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.
Potensi tambahan mencakup Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika hasil ilegal dimasukkan ke sistem keuangan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 (pemalsuan dokumen) dan Pasal 504 (keselamatan pelayaran).
Kerugian negara dari BBM ilegal mencapai Rp4,5 triliun pada 2025, menjadikan kasus ini prioritas strategis penegakan hukum, sebagaimana tercermin dalam 1.247 kasus serupa yang dicatat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun tersebut.
Implikasi ekonomi kasus ini meluas ke tingkat nasional, di mana penggerusan subsidi negara dan distorsi pasar BBM resmi Pertamina sering diekspor atau dijual premium tanpa pajak mengganggu nelayan, transportasi legal, dan sektor maritim secara keseluruhan.
Konfirmasi Senior Supervisor Engineer Pertamina, Purnomo kepada jurnalis beberapa waktu lalu, bahwa kedua kapal dan mobil tangki tidak terdaftar semakin memperkuat dugaan pelanggaran sistemik.
Di Sulawesi Selatan, modus darat-laut semacam ini meresahkan, sementara kelemahan seperti kemudahan dermaga ilegal dan pengisian SPBU massal tanpa verifikasi menuntut reformasi pengawasan.
Tanpa pengungkapan pemilik, upaya pencegahan seperti penguatan verifikasi SPBU gagal efektif, berpotensi memicu korupsi struktural dengan lindung politik ekonomi, sebagaimana pola kasus BBM ilegal sebelumnya.
Demikian jika kembali menelisik perspektif kebijakan publik, operasi itu menegaskan mandat non-perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tetapi koordinasi dengan Polri dan Kementerian ESDM perlu diperkuat untuk hindari tumpang tindih.
Desakan dari organisasi seperti DPC Permahi Makassar mencerminkan tuntutan akuntabilitas masyarakat nasional.
Secara keseluruhan, meskipun penangkapan awal sukses, kegagalan mengungkap dalang hingga Maret 2026 merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Pada hal, forensik hukum bisa menekankan prinsip fast track penyidikan untuk kasus ekonomi kerakyatan, dengan rekomendasi akademis berupa pembentukan satgas khusus BBM ilegal lintas lembaga, audit rutin SPBU, integrasi data digital Pertamina Polri dan TNI serta transparansi berkala via portal publik.
Kasus Makassar ini harus menjadi titik balik bagi governance energi nasional, memastikan subsidi BBM tepat sasaran bagi rakyat. (Beramabung)
