CIREBON– Kasus dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di Cirebon semakin menyita perhatian publik.
Laporan media mengenai aktivitas penyedotan solar bersubsidi menggunakan kendaraan modifikasi, yang diduga mengalir ke perusahaan tertentu, seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.
Namun, hingga kini, respons di tingkat Polres Cirebon Kota, terkesan belum sepadan dengan besarnya persoalan, apalagi geliat PT. Pmp milik IS.
Kesan “pembiaran” inilah yang menimbulkan tanda tanya serius: apakah hukum di Cirebon benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan rakyat kecil, atau justru rentan diintervensi oleh kekuatan modal?
Dugaan ini tentu tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi dan tindakan nyata dari aparat berwenang.
Praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif.
Ia merugikan negara hingga miliaran rupiah, sekaligus mencederai hak masyarakat yang seharusnya memperoleh subsidi energi. Ironisnya, jaringan mafia BBM diduga dengan mudah menguasai jalur distribusi hingga ke pelabuhan strategis seperti Kejawanan, Karangsong, dan Pelindo.
Pengamat kebijakan publik Abdul Rahman, mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini hanya akan memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Jika kesan tidak adanya penindakan terus berlanjut, publik wajar mempertanyakan adanya potensi “permainan” di balik layar.
Negara tidak boleh memberi ruang bagi mafia energi untuk mengendalikan distribusi barang vital yang menyangkut hajat hidup rakyat.
Karena itu, desakan masyarakat agar Polda Jawa Barat hingga Mabes Polri turun tangan menjadi relevan. Penelusuran menyeluruh, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan sangat dibutuhkan agar dugaan jaringan mafia BBM di Cirebon dapat benar-benar terungkap.
Negara sudah menegaskan, membiarkan dugaan mafia BBM beroperasi tanpa kendali sama saja dengan mengkhianati amanat konstitusi.
Aparat hukum tidak boleh gentar menghadapi kelompok yang bermain di sektor energi. Cirebon, dan Indonesia secara keseluruhan, tidak boleh menjadi surga mafia, sementara rakyat kecil terus menjadi korban.
